Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dikabarkan ngotot jadi cawapres Joko Widodo (Jokowi). Sebelum benar-benar meminang JK, Jokowi dan PDI Perjuangan perlu membaca potensi elektabilitas duet Jokowi-JK. Direktur Eksekutif Lingkar Survei Perjuangan (LSP) I Gede Aradea Permadi Sandra melihat figur JK dapat mengurangi suara pasangan ini jika diusung dalam Pilpres 2014. Ada tiga faktor pengurang yang melekat pada JK.
"Pertama faktor rendahnya keterpilihan. Sewaktu Pileg 2009, suara Golkar 14,5 % dan Hanura 3,7 %, jadi secara matematis seharusnya suara JK yang berpasangan dengan Wiranto saat Pilpres 2009 lebih dari 18,2 %. Namun yang terjadi malah suara JK hanya berkisar 12,5 %," kata Gede Sandra kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/4).
Artinya, kata dia, terdapat pengurangan suara sebesar 5-6 % dari yang seharusnya diperoleh. Bahkan ternyata, di daerah yang seharusnya menjadi lumbung suara pada 2009 seperti Sulawesi Selatan, JK malah dikalahkan oleh SBY. Menurut Gede, faktor elektoral pengurang ini dapat saja semakin besar saat pilpres 2014 karena faktor usia JK yang sudah terlalu lanjut yakni lebih dari 70 tahun dan kebosanan masyarakat terhadap figur 4L (Lu Lagi Lu Lagi).
Faktor kedua pengurang dari JK, sebut Gede Sandra, terkait ideologi dan gesture JK. JK sudah jelas menganut ideologi pasar bebas, di mana sudah dibuktikan olehnya saat menjabat sebagai wapres SBY, dan terus dikumandangkannya hingga kini. Karena kebijakannya yang sangat pro terhadap bisnis saat menjadi Wapres inilah, maka JK selalu didukung oleh para pengusaha kakap di Indonesia. Tapi sebaliknya, ini menjadikan JK tidak populer di kalangan kaum buruh dan rakyat jelata.
"Faktor ideologi (kebijakan) ini ditambah dengan faktor gesture JK yang tidak disukai oleh masyarakat kita. Gaya komunikasi JK hanya cocok di kalangan elit," sambung dia.
Faktor ketiga, kata Gede Sandra adalah KKN yang diidentikan dengan JK. Tidak ada jaminan bisnis keluarga JK tidak melakukan kolusi dengan kekuasaan dan semakin menggurita kelak jika kembali memimpin bersama Jokowi. Apalagi pernah dikatakan JK sendiri dalam buku biografi "Membaca JK" bahwa dirinya akui, untuk bisnis, posisi menteri ada manfaatnya juga. JK katakan bisa tahu ada peluang atau informasi meski dirinya tak aktif di perusahaan, direktur perusahaan bisa bertemu orang lebih mudah dan cepat.
"Memang hal inilah yang terjadi selama lima tahun saat JK mendampingi SBY pada periode pertamanya seperti diungkap Ruhut Sitompul belum lama mengungkapkannya. Belum lagi jika coba diingat juga dugaan KKN terkait JK yang pernah diungkapkan oleh mendiang Gus Dur pada 2000 dan 2004, sama sekali tidak ada jaminan pemerintahan Indonesia mendatang di tangan Jokowi-JK bebas dari masalah KKN," demikian Gede Sandra.
[dem]
