Berita

rachmawati soekarnoputri/net

PILPRES 2014

Rachmawati Soekarnoputri Belum Mau Bicara Koalisi

SABTU, 26 APRIL 2014 | 11:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sulit membayangkan akan terjadi perubahan besar yang membuat tingkat kesejahteraan rakyat meningkat dan Indonesia menjadi negara yang bermartabat di mata dunia apabila pembicaraan mengenai koalisi menjelang pemilihan presiden hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis semata.

Oleh sebab itu, di sela-sela kasak-kusuk menjelang pemilihan presiden bulan Juli nanti ada baiknya elit politik merenungkan dalam-dalam arti dari perjuangan mereka merebut kekuasaan lewat jalan demokrasi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan di kediamannya di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, kemarin petang (Jumat, 25/4).


Rachmawati yang juga ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) itu belum mau mengomentari berbagai kemungkinan koalisi yang ada di depan mata.

Partai Nasdem pun, menurut dia, sebaiknya menahan diri terlebih dahulu agar tidak terjebak pada kepentingan sempit kelompok-kelompok anti-nasionalis yang ingin memanfaatkan proses demokrasi untuk merebut kekuasaan.

"Saya belum mau bicara soal koalisi. Saya kira yang paling penting saat ini adalah duduk bersama memikirkan dan membicarakan sekali lagi apa yang sebetulnya kita ingin capai melalui pemerintahan yang akan datang," kata Rachmawati.

"Apakah dari hasil pemilu yang baru berlangsung kita yakin bisa membentuk pemerintahan yang dapat melindungi kepentingan nasional dan rakyat banyak? Apakah tidak justru akan membuka peluang lebih lebar bagi kelompok neoliberalis?" tanya Rachmawati yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI periode 2007-2009.

Dia juga mengatakan, praktik politik dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh UUD 1945 yang telah diamandemen dengan serampangan pada kurun 1999 hingga 2001. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya