Berita

rachmawati soekarnoputri/net

PILPRES 2014

Rachmawati Soekarnoputri Belum Mau Bicara Koalisi

SABTU, 26 APRIL 2014 | 11:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sulit membayangkan akan terjadi perubahan besar yang membuat tingkat kesejahteraan rakyat meningkat dan Indonesia menjadi negara yang bermartabat di mata dunia apabila pembicaraan mengenai koalisi menjelang pemilihan presiden hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis semata.

Oleh sebab itu, di sela-sela kasak-kusuk menjelang pemilihan presiden bulan Juli nanti ada baiknya elit politik merenungkan dalam-dalam arti dari perjuangan mereka merebut kekuasaan lewat jalan demokrasi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan di kediamannya di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, kemarin petang (Jumat, 25/4).


Rachmawati yang juga ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) itu belum mau mengomentari berbagai kemungkinan koalisi yang ada di depan mata.

Partai Nasdem pun, menurut dia, sebaiknya menahan diri terlebih dahulu agar tidak terjebak pada kepentingan sempit kelompok-kelompok anti-nasionalis yang ingin memanfaatkan proses demokrasi untuk merebut kekuasaan.

"Saya belum mau bicara soal koalisi. Saya kira yang paling penting saat ini adalah duduk bersama memikirkan dan membicarakan sekali lagi apa yang sebetulnya kita ingin capai melalui pemerintahan yang akan datang," kata Rachmawati.

"Apakah dari hasil pemilu yang baru berlangsung kita yakin bisa membentuk pemerintahan yang dapat melindungi kepentingan nasional dan rakyat banyak? Apakah tidak justru akan membuka peluang lebih lebar bagi kelompok neoliberalis?" tanya Rachmawati yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI periode 2007-2009.

Dia juga mengatakan, praktik politik dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh UUD 1945 yang telah diamandemen dengan serampangan pada kurun 1999 hingga 2001. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya