Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Mana Mungkin Pak SBY Mau Menjadi Cawapres

JUMAT, 25 APRIL 2014 | 08:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Partai Demokrat SBY tidak mungkin menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

“Masak Presiden dua periode yang dipilih langsung oleh rakyat mau jadi cawapres,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, Selasa (22/4).

Seperti diketahui,  Sekjen PPP Romahurmuziy menyatakan, partainya beserta parpol Islam lainnya akan berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk  mengusung SBY sebagai cawapres.


Romy, sapaan Romahurmuziy, berpendapat, dengan mengusung SBY sebagai cawapres dapat menyaingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo Subianto. Sebab, elektabilitas SBY masih tinggi. Hampir 50 persen lebih. Bisa mengalahkan Jokowi dan Prabowo.

Max Sopacua selanjutnya mengatakan, pihaknya sedang fokus menyelesaikan konvensi capres.

“Setelah itu baru dipikirkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk koalisi,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sudah ada komunikasi dengan SBY mengenai usulan itu?
Belum ada. Masih ada persoalan lain yang harus kami pikirkan, yakni menuntaskan konvensi capres. Nanti biar beliau  yang menyampaikan pendapatnya.

Bagaimana kalau SBY bersedia dengan berbagai pertimbangan?
Saya kira nggak ya. Mana mungkin Pak SBY mau menjadi cawapres. Tapi usulan orang lain agar Pak SBY sebagai cawapres  itu sah-sah saja.

Bagi kami di Demokrat tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Pak SBY adalah seorang negarawan. Mempunyai wibawa dan kharisma yang tinggi. Masih dicintai masyarakat Indonesia karena berbagai macam prestasi yang dibuatnya selama 10 tahun menjadi Presiden.

Demokrat terlihat tidak proaktif  menggalang koalisi, apa ini strategi menaikkan nilai tawar?
Tidak juga. Memang tidak harus kasak kusuk dalam upaya membentuk koalisi.  Kami memilih menunggu dan mencermati perkembangan politik.

Kami tidak akan tergesa-gesa dalam menentukan koalisi. Kami harus memutuskan dengan matang. Kami tetap berupaya memberikan kontribusi terhadap Indonesia.

Apa tidak ada komunikasi dengan pimpinan parpol lain untuk penjajakan koalisi?

Komunikasi setiap saat bisa saja berlangsung. Tapi hanya sebatas menjalin silaturahmi. Tidak membicarakan koalisi. Saat ini Demokrat mempunyai posisi yang strategis. Kami sudah mempunyai pengalaman memimpin koalisi selama 10 tahun.

Bagaimana poros yang mau dibangun Demokrat?
Masih belum ada keputusan. Fokus kami menyelesaikan konvensi capres terlebih dahulu.

Siapa yang pantas menjadi pemenang konvensi?
Semua peserta konvensi  pantas dan mempunyai peluang yang sama. Mereka telah menunjukkan kelebihannya masing-masing di depan publik. Mereka telah bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Kita tunggu saja hasil survei berikutnya yang akan dilakukan pada awal Mei 2014.

Bagaimana cara Demokrat ‘memasarkan’ pemenang konvensi?
Kalau sudah ada capres dari Partai Demokrat, tentu kami akan full memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kami akan perkenalkan bahwa inilah capres dari Partai Demokrat. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya