Banyak Anggaran Dobel, Tim Penyusun di SKPD DKI Dinilai Tak Profesional

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tim penyusun anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI tidak profesional dengan kembali memasukkan anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar di dalam APND DKI 2014.

Padahal, JLNT tersebut telah rampung di awal 2013 lalu. Bahkan pengendara sudah dapat bebas lalu lalang di area tersebut.

Ahok, sapaan Basuki, menyebutkan, duplikasi anggaran kegiatan di APBD 2014 hampir terdapat di seluruh Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

"Kita sedang cari tahu kesalahannya dimana," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan bahwa SKPD tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran. Akibatnya, sering terjadi duplikasi anggaran di internal audit.

Tak hanya di Dinas PU, lanjutnya, duplikasi anggaran juga terjadi di unit kerja serumpun. Seperti Dinas Pelayanan Pajak (DPP), Dinas Pekerjaan Umum (PU) serumpun dengan Dinas Perumahan Gedung Pemerintah, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Dimana, pada kegiatan tertentu yang sudah dialokasikan oleh satu bidang, ternyata juga didapatkan di SKPD lainnya.

"Terkadang pembelian alat tulis kantor seperti kertas tetap dilakukan. Padahal di masing-masing gudang SKPD barang tersebut masih terdapat dalam jumlah yang sangat besar," bebernya.[wid]