Berita

MS Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

MS Hidayat: Pak ARB Sudah Resmi Izinkan Saya Jadi Calon Ketum Golkar

RABU, 23 APRIL 2014 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di tengah ada desakan evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie, perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar juga mulai disuarakan.

Politisi senior Partai Golkar MS Hidayat, mengaku siap bertarung memperebutkan kursi orang pertama partai berlambang pohon beringin itu dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Menteri Perindustrian itu telah meminta izin kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengenai niatnya tersebut.


“Saya sudah minta izin maju kepada Pak ARB, dan sudah resmi diizinkan jadi calon ketum Golkar,” ujar MS Hidayat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Siapa yang sudah menyatakan siap maju dalam Munas?
Pak Agung Laksono juga su-dah bicara. Kita tunggu saja. Penetapannya harus disesuaikan dengan jadwal pemilihan capres.

Kapan nama-nama calon itu ditetapkan?
Setelah Pilpres 2014.

Anda sudah menggalang dukungan DPD?
Belum. Saat ini kita masih menjajaki program pilpres.

Apa ARB juga berencana mencalonkan diri?
Nggak. Di Golkar nggak ada yang maju dua kali.

Bagaimana dengan Jusuf Kalla?
Sampai saat ini, nggak ada wacana beliau jadi ketua umum lagi. Kalau dalam bursa cawapres, Pak JK (Jusuf Kalla) memang salah seorang calon di antara beberapa kader Golkar lainnya, seperti Pak Akbar Tandjung dan Pak Luhut Panjaitan.

Golkar akan mengevaluasi pencapresan ARB dan mengusung cawapres?
Saya sudah berkomunikasi dengan Pak ARB dan beberapa pimpinan yang lain.

Di antaranya Pak Luhut. Mereka tetap menetapkan pencalonan Pak ARB. Tapi, dengan siapa cawapresnya belum ada keputusan.

Apa kriteria cawapres pendamping ARB?
Menurut saya, cawapres yang akan dipilih Golkar adalah orang yang bisa memberikan nilai tambah dan kontribusi dukungan.

Artinya Partai Golkar siap dengan pembagian kekuasaan?
Saya nggak keberatan istilah koalisi dan membagi-bagi kursi atau power sharing. Selama dilakukan dengan niat dan tujuan baik, itu bukan sesuatu yang salah.

Di mana pun, pembentukan kabinet sebuah koalisi, kursi tidak dimonopoli sendiri, ada pembagian kekuasaan. Tapi, untuk kepentingan menjalankan program.

Ada kemungkinan ARB jadi cawapres?
Nggak. Beliau nggak mau. Menolak jadi cawapres.

Bagaimana dengan sejumlah kader Golkar yang disebut-sebut layak mendampingi Jokowi?
Ada tiga kelompok di Golkar yang menyuarakan itu. Ada yang mengusung Pak Jusuf Kalla, ada yang mendukung Pak Akbar Tandjung, dan ada juga yang mendukung Pak Luhut Panjaitan. Itu belum menyatu.

Ketua Umum bertugas membuat suatu pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya