Berita

rizal ramli bersama buruh/net

Politik

Kedekatan RR dengan Gerakan Buruh Bisa Melengkapi Jokowi

MINGGU, 20 APRIL 2014 | 22:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih pendamping yang memiliki kedekatan dengan buruh dan paham tentang persoalan yang mereka hadapi. Salah satu tokoh yang dikenal luas memiliki rekam jejak dekat dengan gerakan buruh adalah ekonom senior yang juga tokoh perubahan Indonesia DR. Rizal Ramli.

"Saya dengar hubungan Jokowi dengan gerakan buruh menegang dipicu masalah penetapan upah minimum provinsi Jakarta tahun lalu. Maka akan sangat baik bagi pemerintahan ke depan bila Jokowi terpilih dan didampingi wakil presiden dari kalangan yang dekat dan paham dengan gerakan buruh seperti Rizal Ramli," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 20/4).

Dia katakan RR, demikian sapaan Rizal Ramli, merupakan pemikir ekonomi yang setia menemani gerakan buruh dalam setiap perjuangannya. Hal ini konsisten dilakukan RR baik saat menjadi menteri di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun saat berada di luar pemerintahan.


Gede mencontohkan, saat terjadi PHK massal karyawan PT Dirgantara Indonesia tahun 2003, RR turun membela dengan hadir dalam persidangan gugatan karyawan dengan menjadi saksi ahli yang akhirnya gugatan karyawan dimenangkan pengadilan. Saat itu RR dengan tegas mengatakan PT DI masih bisa bertahan tanpa harus melakukan PHK terhadap 6600 karyawannya, dan uang pesangon yang telah disediakan lebih baik digunakan untuk modal kerja. RR mengatakan keputusan PHK merupakan kebijakan tidak bertanggung jawab dari direksi sebagai upaya cuci tangan dengan mengorbankan para karyawannya.

Atau, RR ikut berdemonstrasi di DPR bersama kaum buruh yang menuntut disahkannya BPJS dua tahun lalu dan ikut mendukung gerakan mogok nasional kaum buruh tahun lalu karena masalah upah minimum. Aksi turun ke jalan yang diikuti RR tadi pagi di depan kantor BTN untuk membela nasib para pekerja Bank BTN terkait rencana akuisisi oleh Bank Mandiri, merupakan contoh terbary kedekatan yang ditunjukan RR terhadap gerakan buruh.

Menurut Gede, Jokowi memang harus memilih figur cawapres yang memiliki hubungan baik dan rekam jejak yang manis dengan kaum buruh. Dia mengingatkan kaum buruh merupakan kekuatan politik yang sangat potensial di masa kini dan masa depan, serta juga memiliki sejarah panjang di masa lalu.

"Karena itu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di masa mendatang juga harus memiliki kedekatan dengan kaum buruh Indonesia," demikian Gede.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya