Berita

joko widodo/net

LSP: Pasangan Ideal Jokowi adalah Ekonom Konstitusi

SABTU, 19 APRIL 2014 | 09:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Joko Widodo didorong untuk memulai tradisi membangun pemerintahan berdasarkan ideologi kerakyatan. Tradisi terhormat itu hanya dapat dibangun bila Jokowi merangkul kalangan ekonomi pembela konstitusi.

Pendapat ini disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, dalam perbincangan dengan redaksi.

"Mungkin Pak Jokowi dapat memulai tradisi terhormat ini. Di mana suatu kerjasama politik adalah murni berdasarkan ideologi dan platform politik. Bukan lagi berdasarkan pada seberapa banyak kapital yang dimiliki oleh si calon sekutu," ujar Gede Sandra.


"Bukan lagi berdasarkan apakah si calon sekutu dapat membiayai kita, tanpa mempedulikan karakter ideologi si calon tersebut. Jika hal tersebut yang terjadi, oligarki politik yang dikuasai pemodal akan terus berulang, dan Indonesia tidak akan berubah," sambungnya.

Gede mengingatkan salah satu isu yang cukup strategi yang muncul ke permukaan menjelang pemilihan presiden adalah platform kedaulatan energi dan pertambangan. Menurutnya Jokowi sudah harus mencari calon pendamping yang memiliki kemampuan, dan yang paling penting memiliki keberanian menjaga kedaulatan sumber daya alam pertambangan.

"Seperti dalam kasus Freeport. Jokowi sudah harus mulai memikirkan bagaimana melakukan renegosiasi kerjasama dengan Freeport, terlepas yang bersangkutan punya pengalaman atau tidak. Menimbang Freeport selama lebih dari 40 tahun bercokol, kontribusinya masih terlalu kecil bagi Bangsa. Jika Freeport memang punya niat baik, maka pembagian deviden beberapa waktu lalu pun tidak ada masalah. Tapi kan ternyata kita sekali lagi direndahkan oleh Freeport, deviden tidak dibayar," demikian Gede menguraikan. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya