Berita

net

Politik

Duet Prabowo-Jokowi Didengungkan untuk Persatuan Nasional

KAMIS, 17 APRIL 2014 | 17:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Usul untuk menggabungkan koalisi PDI Perjuangan-Gerindra dan menyatukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bukanlah usul usil. Wacana itu berlatar mimpi persatuan politik kaum nasionalis.

"Ini menjadi solusi persatuan politik bangsa yang terbaik untuk diwujudkan. Prabowo dan Jokowi kami rasa sangat penting untuk dibahas mendalam oleh partai-partai yang berkepentingan," ujar politisi Partai Gerindra, Yudi Syamhudi Suyuti, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4).

Yudi menyarankan agar Jokowi rela menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Kepala Biro Politik Partai Gerindra ini mengatakan, jika keduanya bersatu maka rakyat lebih diuntungkan. Arus akar rumput tidak akan bergesekan karena persaingan politik di tingkat elite.


"Kita melihat kepentingan rakyat, bangsa dan negara dibanding kepentingan berkuasa sendiri-sendiri," imbuhnya.

PDIP memang memiliki daya untuk mencapreskan sendiri. Tetapi jika Partai Gerindra mampu membangun komunikasi dengan partai-partai seperti PKB, PPP, Demokrat dan PKS tentu kerja sama kebangsaan dengan PDIP dan Nasdem tidak sulit dicapai.

"Selain itu hasil kompetisi Pilpres tidak berhenti di situ saja, melainkan berlanjut pada penyatuan politik lebih luas pasca pilpres nantinya. Saat ini kita butuh persatuan, setelah 16 tahun reformasi, dan sebelumnya 32 tahun Orde Baru, di tambah 20 tahun masa Orde Lama," papar Yudi.

Menurutnya, sudah saatnya elemen bangsa bersatu dengan tidak mengutuk sejarah dan memulai membuka halaman baru nasionalisme Indonesia yang bersatu dan lahir dari dalam sendiri.

"Memang saat ini situasi masih panas, tapi dengan kepala dingin, melepas ego masing-masing kepentingan, semua dapat dicapai," tutupnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya