Berita

Wawancara

PKB Yakin Keputusan Koalisi Bermaslahat

RABU, 16 APRIL 2014 | 16:18 WIB | LAPORAN:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum menentukan mitra koalisi untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, penentuan mitra koalisi akan ditentukan dalam rapat pleno pembahasan.

"Jadi, ya seperti itu dan sepanjang memungkinkan, akan kita lakukan pembahas secara mendalam," katanya saat dihubungi, Rabu (16/4).


Menurut Marwan, keputusan mitra koalisi bisa juga ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Namun, mekanisme ini masih diagendakan lantaran masih menunggu hasil perolehan suara PKB pada 9 April lalu.

"Jadi, kita belum agendakan kepastiannya kapan. Teman-teman di daerah masih sibuk semua. Jadi, masih kita tahan dulu pelaksanaannya (Rapimnas) sampai kita betul-betul lihat situasi (hasil real count) di KPU," ujarnya.

Marwan memastikan, partainya akan mengikuti arahan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dalam menentukan mitra koalisi. Termasuk juga meminta petunjuk dari para kiai sepuh Nahdlatul Ulama.

"PKB solid di bawah komando ketua umum. Apapun, kita diskusikan secara mendalam. Nanti mengerucutnya ke mana PKB tetap solid. Jadi, keputusan nanti solid, diumumkan oleh pak Muhaimin sendiri," bebernya.

Marwan yakin, keputusan koalisi yang diambil Muhaimin Iskandar akan memberi maslahat untuk PKB dan tidak menimbulkan friksi di internal. Lantaran juga meminta petunjuk dari para kiai sepuh Nahdlatul Ulama.

"Semua didiskusikan bersama beliau (Muhaimin). Hasilnya seperti apa, nanti akan diumumkan," jelas Marwan yang juga anggota Komisi VI DPR.[wid]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya