Berita

Maftuh Basyuni

Wawancara

WAWANCARA

Maftuh Basyuni: Kami Ingin Secepatnya Dapatkan Putusan Mengenai Konvensi...

RABU, 16 APRIL 2014 | 09:22 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Konvensi Capres Partai Demokrat dinilai berperan besar mendongkrak suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif  lalu.

”Kalau tidak ada gelaran kon­ven­si capres, saya yakin suara Partai Demokrat tidak sebagus se­karang,” kata Ketua Komite Kon­­vensi Capres Partai De­mok­rat Maftuh di Kantor Kemen­kop­olhukam, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, berdasarkan  quick count Partai Demokrat men­dapat di kisaran 9 sampai 10 persen dalam Pileg 9 April lalu. Ini tentu jauh merosot bila diban­dingkan Pemilu 2009 yang me­raih lebih 20 persen suara. Saat itu partai berlambang mercy itu  sebagai pemenang pemilu.


Partai yang dikomandoi SBY itu sempat diprediksi hanya men­dapat empat sampai lima persen ka­rena didera sejumlah kasus ko­rupsi yang menimpa oknum ka­dernya.

Mahtuh Basyuni selanjutnya mengatakan, pihaknya merasa yakin ada pengaruh konvensi ca­pres untuk mendongkrat per­oleh­an Partai Demokrat, sehingga men­dapat di kisaran 9 sampai 10 persen.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sejumlah kalangan menilai, kon­vensi sia-sia karena suara Partai Demokrat anjlok dalam pileg lalu, ini bagaimana?
Orang boleh saja menyatakan itu. Tapi menurut saya bukan itu masalahnya. Justru perolehan su­ara Demokrat dipengaruhi oleh kon­vensi. Kalau tidak ada ge­la­ran konvensi, saya yakin suara Demokrat tidak akan sebagus se­karang.

Kenapa Anda bilang begitu?
Sampai saat ini cara yang ter­baik menjaring calon pimpinan adalah konvensi. Rakyat tahu per­­sis siapa calon pemimpin yang mereka akan pilih.

Konvensi itu merupakan de­mok­rasi yang sesungguhnya. Semua bisa masuk ke Partai De­mokrat dan bisa dicalonkan ole­h Demokrat. Nanti ma­syarakat ya­ng akan memilih salah satunya.

Bagaimana kelanjutan kon­vensi capres Partai Demokrat pasca pileg?
Kami juga masih menunggu hasil pileg. Nanti akan dipu­tus­kan oleh Majelis Tinggi Partai De­mokrat. Insya Allah akan ada pu­tusan dalam waktu dekat. Se­be­narnya kami juga ingin men­da­patkan keputusan konvensi se­ce­patnya.

Komite konvensi tidak bisa men­desak Majelis Tinggi Par­tai Demokrat?

Kami tidak dalam kapasitas menentukan kapan pengumuman kon­vensi. Kami hanya menja­lan­kan tugas sesuai dengan keten­tu­an yang berlaku. Selain itu, ko­mite dibentuk hanya untuk me­nye­diakan satu calon presiden  untuk Partai Demokat.

Apa panitia konvensi sudah melakukan pertemuan dengan SBY usai pileg?

Belum ada pertemuan pasca pileg. Belum ada komunikasi de­ngan Partai Demokrat.

Bagaimana jika ada peserta konvensi yang mengundurkan diri?
Kalau peserta boleh saja me­ngu­n­durkan diri. Silakan saja. Tidak ada aturan yang mengikat mereka. Tapi kalau kami di k­o­mite kon­vensi tidak boleh ada yang mundur sampai gelarannya selesai.

Sudah adakah info siapa ya­ng paling berpeluang men­ja­di pemenang konvensi?

Belum ada. Kami tidak mem­pu­nyai hak untuk menentukan sia­pa yang akan menjadi peme­nang. Semuanya berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Apa Anda setuju dengan wa­cana pembubaran konvensi?

Saya setuju saja kalau memang itu menjadi keputusan yang ter­baik. Saya pasti akan ikut senang. Konvensi selesai, maka tugas saya juga selesai. Waktu  saya ja­di le­bih santai. Saya jadi punya wak­tu untuk bermain dengan cu­cu-cucu saya di rumah.

Bagaimana dengan survei kon­vensi tahap kedua?

Survei tahap kedua belum ber­jalan. Kami masih libur. Belum ada kegiatan yang kami lakukan hing­ga sekarang. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya