Menduetkan Jokowi-JK, Menghambat Program Kerakyatan

Usulan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla dianggap sebagai usulan yang tidak cerdas. Dikhawatirkan, Jusuf Kalla (JK) justru akan mempersulit program-program pro rakyat yang didengungkan Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Lukman Hakim, mengatakan, sebetulnya tidak banyak prestasi "kerakyatan" JK ketika menjabat Wakil Presiden di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I.

"Hanya perundingan damai dengan GAM saja yang berhasil ditanganinya. Selain itu tidak ada," kata Lukman kepada wartawan, Selasa (15/4).

Selama menjadi Wapres, Jusuf Kalla tidak pernah mendorong kebijakan ekonomi pro rakyat.

"Saat dia jadi Wapres, subsidi minyak tanah dihapus dan digantikan gas elpiji yang sekarang harganya justru naik terus," tegasnya.

Menurut dia, yang dibutuhkan Jokowi adalah pendamping yang pro rakyat. Kriteria lainnya adalah bersih dari kasus korupsi dan punya jaringan internasional yang luas.

Persoalan lainnya adalah usia JK yang sudah terlalu tua di atas 70 tahun. Selama ini Jokowi dikenal sebagai pribadi yang santun terhadap orang yang lebih tua dari dirinya.

"Kalau Wapres tidak mau diatur oleh Presiden hanya gara-gara usianya lebih tua atau merasa lebih senior, negara ini bisa repot," pungkasnya. [ald]