Berita

jokowi/net

Politik

Jokowi Benar-benar Bisa Jadi Boneka

MINGGU, 13 APRIL 2014 | 19:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan disarankan untuk tidak menduetkan Jokowi dengan tokoh yang memiliki track record kurang baik sebab dapat menghambat pemerintahan baru dalam melakukan terobosan menuju Indonesia hebat.

Kalangan pengamat menilai tokoh yang tidak layak jadi pendamping Jokowi salah salah satunya adalah Jusuf Kalla alias JK.

"JK sudah pernah jadi wakil Presiden yang jejak rekamnya minim prestasi. Selama lima tahun mendampingi SBY sebagai presiden, JK tidak bisa berbuat apa-apa dan malah syarat melakukan KKN," kata Lukman Hakim dari Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (Lastika 98) kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 13/4).


Lukman mengatakan kalau Jokowi jadi diduetkan dengan JK maka harapan rakyat untuk Indonesia yang lebih baik pupus sudah. Lebih dari itu, besar kemungkinan bila Jokowi-JK nanti terpilih, JK jadi the real president sementara Jokowi hanya sebagai simbol bahkan boneka saja.

"Ingat, ketika jadi wapresnya SBY, JK dengan mudah merebut Ketua Umum Golkar sehingga mempunyai posisi tawar yang luar biasa di kekuasaan. Ketika itu SBY pun tersandera. Jika JK jadi wapresnya Jokowi maka JK dengan mudah akan merebut Golkar kembali dan PDIP akan gigit jari karena permainan kekuasaan JK dan Golkar lebih lihai," papar pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta itu.

JK semestinya mengikuti langkah Megawati Soekarnoputri yang memberi kesempatan kepada yang lebih muda dan memiliki kemampuan memimpin maju pada pemilihan presiden Juli 2014. Kerelaan Megawati itu merupakan jalan bagi terjadinya regenerasi kepemimpinan nasional.

"JK sudah berumur 72 tahun, artinya secara alamiah kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas. Kalau JK jadi wapresnya Jokowi maka ada udang dibalik Rempeyek yaitu ada indikasi untuk kepentingan kelompoknya," demikian Lukman.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya