Berita

aung san suu kyi/net

Dunia

Di Jerman, Aung San Suu Kyi Mengkritik Konstitusi Negaranya

SABTU, 12 APRIL 2014 | 12:33 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Pemimpin oposisi Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa negaranya belum sepenuhnya berdemokrasi.

Ia menyatakan itu sekaligus membantah puja-puji masyarakat internasional atas reformasi di Myanmar.

Berbicara di Berlin, Jerman, pada Jumat kemarin (11/4) untuk menerima penghargaan hak asasi manusia, Suu Kyi mengatakan negara yang dulu bernama Burma itu masih membutuhkan sebuah konstitusi yang demokratis, rekonsiliasi nasional sejati dan perubahan pola pikir di kalangan penguasa eks-militer.


"Konstitusi di Myanmar juga masih memberikan militer peran yang sangat khusus dalam kehidupan bangsa, dengan menjamin seperempat anggotanya duduk di kursi parlemen. Kecuali jika konstitusi diubah, reformasi demokrasi di Burma akan terlihat lebih dari sekedar istilah," katanya, seperti dikutip dari AFP (Sabtu, 12/4).

Suu Kyi telah menghabiskan puluhan tahun di bawah kediktatoran militer di Myanmar. Perempuan yang kini berusia 68 tahun itu pernah mendekam dalam tahanan rumah selama 15 tahun lamanya.

Ia tak kenal lelah memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi itu dianggap sebagai simbol perlawanan damai di Myanmar. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya