Berita

aung san suu kyi/net

Global

Di Jerman, Aung San Suu Kyi Mengkritik Konstitusi Negaranya

SABTU, 12 APRIL 2014 | 12:33 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Pemimpin oposisi Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa negaranya belum sepenuhnya berdemokrasi.

Ia menyatakan itu sekaligus membantah puja-puji masyarakat internasional atas reformasi di Myanmar.

Berbicara di Berlin, Jerman, pada Jumat kemarin (11/4) untuk menerima penghargaan hak asasi manusia, Suu Kyi mengatakan negara yang dulu bernama Burma itu masih membutuhkan sebuah konstitusi yang demokratis, rekonsiliasi nasional sejati dan perubahan pola pikir di kalangan penguasa eks-militer.


"Konstitusi di Myanmar juga masih memberikan militer peran yang sangat khusus dalam kehidupan bangsa, dengan menjamin seperempat anggotanya duduk di kursi parlemen. Kecuali jika konstitusi diubah, reformasi demokrasi di Burma akan terlihat lebih dari sekedar istilah," katanya, seperti dikutip dari AFP (Sabtu, 12/4).

Suu Kyi telah menghabiskan puluhan tahun di bawah kediktatoran militer di Myanmar. Perempuan yang kini berusia 68 tahun itu pernah mendekam dalam tahanan rumah selama 15 tahun lamanya.

Ia tak kenal lelah memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi itu dianggap sebagai simbol perlawanan damai di Myanmar. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya