Berita

jokowi-jk/net

Politik

Ini Dua Alasan Pertama Mengapa JK Tak Pantas Disandingkan dengan Jokowi

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada kabar berhembus, bahwa dalam pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem kemarin (Kamis, 10/04) telah muncul nama Jusuf Kalla (JK) sebagai usulan cawapres untuk Joko Widodo.

Jika benar itu yang terjadi, artinya Jokowi dan PDI Perjuangan telah terancam. Dalam pandangan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, setidaknya ada empat alasan mengapa JK tidak bisa disandingkan sebagai cawapres Jokowi.

Inilah dua alasan pertama yang dilontarkannya. Pertama, JK tidak akan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip Tri Sakti. Salah satu pasal dalam Tri Sakti adalah "Berdikari dalam Ekonomi". Konsep Berdikari ini bertentangan dengan jalan pikiran JK yang selalu menyerahkan urusan perekonomian ke pasar bebas (neoliberal), termasuk dalam soal subsidi BBM.


"Sejak dahulu hingga saat ini JK adalah tokoh yang paling konsisten menyerukan untuk mencabut subsidi BBM. Padahal, selama 10 tahun terakhir PDI Perjuangan konsisten menolak pencabutan subsidi BBM, suatu posisi politik yang menjadikannya populis di mata publik," ujar Gede Sandra, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Jumat, 11/4).

Kedua. PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi di periode pertama pemerintahan SBY (2004-2009), di mana JK saat itu menjadi Wakil Presiden. Jika kali ini akhirnya PDI Perjuangan menggaet JK sebagai cawapres Jokowi, artinya telah terjadi amnesia sejarah akut di kalangan pimpinannya.

"Jika menolak dikatakan menderita amnesia, akhirnya PDI Perjuangan hanya akan dinilai publik sebagai partai yang oportunis, tidak lagi partai yang ideologis," tegasnya.

Dua alasan terakhir akan dirinci pada tampilan berita berikutnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya