Berita

jokowi-jk/net

Politik

Ini Dua Alasan Pertama Mengapa JK Tak Pantas Disandingkan dengan Jokowi

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada kabar berhembus, bahwa dalam pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem kemarin (Kamis, 10/04) telah muncul nama Jusuf Kalla (JK) sebagai usulan cawapres untuk Joko Widodo.

Jika benar itu yang terjadi, artinya Jokowi dan PDI Perjuangan telah terancam. Dalam pandangan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, setidaknya ada empat alasan mengapa JK tidak bisa disandingkan sebagai cawapres Jokowi.

Inilah dua alasan pertama yang dilontarkannya. Pertama, JK tidak akan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip Tri Sakti. Salah satu pasal dalam Tri Sakti adalah "Berdikari dalam Ekonomi". Konsep Berdikari ini bertentangan dengan jalan pikiran JK yang selalu menyerahkan urusan perekonomian ke pasar bebas (neoliberal), termasuk dalam soal subsidi BBM.


"Sejak dahulu hingga saat ini JK adalah tokoh yang paling konsisten menyerukan untuk mencabut subsidi BBM. Padahal, selama 10 tahun terakhir PDI Perjuangan konsisten menolak pencabutan subsidi BBM, suatu posisi politik yang menjadikannya populis di mata publik," ujar Gede Sandra, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Jumat, 11/4).

Kedua. PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi di periode pertama pemerintahan SBY (2004-2009), di mana JK saat itu menjadi Wakil Presiden. Jika kali ini akhirnya PDI Perjuangan menggaet JK sebagai cawapres Jokowi, artinya telah terjadi amnesia sejarah akut di kalangan pimpinannya.

"Jika menolak dikatakan menderita amnesia, akhirnya PDI Perjuangan hanya akan dinilai publik sebagai partai yang oportunis, tidak lagi partai yang ideologis," tegasnya.

Dua alasan terakhir akan dirinci pada tampilan berita berikutnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya