Berita

presiden sby/net

Politik

SBY Siap Dana Kampanyenya Diaudit BPK

JUMAT, 28 MARET 2014 | 12:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden SBY sangat taat pada aturan. SBY tidak akan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye atau yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan.

"Presiden akan mengundang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit," ujar Sudi saat jumpa pers di Hotel JW Marriott, Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/3).

Mengenai biaya pesawat dan akomodasi SBY selama kampanye, kata Sudi, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kalau itu harus menggunakan dana kampanye partai, sepenuhnya dana itu yang digunakan. Tidak ada satu rupiah pun anggaran negara yang digunakan untuk kampanye," tegasnya.


Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran negara, seusai masa kampanye Presiden SBY akan mengundang BPK mengaudit dana kampanye atau dana yang digunakan selama kampanye pemilu agar tidak terjadi kesalahan.

"Pelaksanaan kampanye capres dan cawapres tahun 2004 dan 2009 itu dijadikan rujukan. Presiden mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan. Itu semua sudah teraudit," jelas Sudi.

Mengenai Mesesneg dan Seskab yang menyertai Presiden, Sudi menjelaskan bahwa meski dalam suasana kampanye, tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan baik sebagai Presiden atau Kepala Negara semua tetap berjalan. "Semua instruksi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk semua pihak yang memang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai bidang masing-masing tetap berjalan," teranyanya seperti dilansir dari presidenri.go.id.

Instruksi-insturksi tersebut disampaikan melalui Mensesneg dan Seskab. Surat-surat yang harus ditandatangani Presiden pun menjadi prioritas, tidak pernah ada yang terabaikan. Saat di Lampung, Sudi menambahkan, SBY juga kembali menulis surat untuk Raja Arab Saudi terkait kasus Satinah. "Selama perjalanan beliau, tugas pemerintahan dan kenegaraan berjalan dengan baik. Kita pastikan itu," Sudi menandaskan.

Ia menambahkan, SBY juga akan meninggalkan kampanye jika ada situasi yang mendesak untuk ditangani. Misalnya, saat SBY meninggalkan kampanye di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengatasi bencana asap di Riau. Bahkan saat cuti pun, SBY hanya akan menggunakan sekitar satu jam untuk kampanye. "Tidak pernah menggunakan seharian, paling satu jam. Saya kira itu lumrah," pungkasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya