Berbagai survei boleh saja menempatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai capres yang elektabilitasnya paling tinggi. Tapi fakta di lapangan memperlihatkan, masih banyak rakyat belum menentukan pilihan.
“Semua capres masih berpeluang sama. Sebab, banyak yang belum menentukan pilihan,’’ tegas Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (26/3).
Heru merasa yakin seperti itu. Sebab, sering keliling ke daerah-daerah. Kemudian bertanya kepada rakyat soal nama yang sudah beredar sebagai capres.
“Jawaban mereka, belum tentukan pilihan. Ini artinya, pertarungan capres untuk memperoleh dukungan publik masih sangat dinamis. Semua masih punya peluang,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya; Maksud Anda, peluang Jokowi tidak sebesar hasil berbagai lembaga survei? Fakta yang saya dapat, banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan. Terakhir, saya keliling ke-11 kabupaten/kota. Ini artinya semua kemungkinan masih bisa terjadi. Biasanya, orang yang terlalu cepat itu salah hitung.
Bagaimana penilaian Anda mengenai Jokowi?Saya tidak punya hak untuk mengatakan dia pantas atau tidak. Yang bisa saya komentari, kondisi saat ini sudah tidak sehat. Banyak orang mendorong Jokowi, tapi tidak mengkritisi kinerjanya.
Misalnya, tuntutan agar Jokowi memenuhi janjinya untuk membenahi Jakarta. Menurut saya, tuntutan itu hal yang wajar. Dia kan dipilih karena diyakini dapat membenahi Jakarta. Tapi, orang-orang yang mengkritik Jokowi, justru di-
bully habis-habisan oleh pendukungnya. Nah, ini yang mau memimpin siapa. Capresnya atau pendukungnya. Ini sudah nggak sehat.
Dalam pertarungan politik, bukankah dukungan atau kecaman biasa terjadi?Betul. Tapi, kita harus membangun budaya politik baru. Masyarakat harus diajak cerdas, sehingga pemilu menghasilkan pemimpin berkualitas. Ini tidak spesifik kepada Jokowi.
Menurut saya, para capres sudah saatnya menjual konsep, bukan hanya bicara didukung rakyat. Mereka harus menjelaskan konsep ekonomi, konsep sosial politik, keamanan, kedaulatan negara, hubungan luar negeri, dan sebagainya.
Apa harapan Anda terhadap presiden mendatang? Sebelum masuk Istana, saya adalah salah seorang pendemo pemerintahan Orde Baru. Tapi, ketika masuk Istana, saya merasakan sulitnya pekerjaan presiden.
Ke depan, saya berharap, pemimpin Indonesia setelah SBY tidak bertolak belakang 100 persen. Yang namanya reformasi, yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Itu saja.
Setelah SBY lengser, apa yang akan Anda kerjakan?Saya mau pensiun. Tidak akan duduk di pemerintahan lagi. Saya mau urus masyarakat kecil dan membantu istri jualan soto. Kalau tidak percaya, silakan dicek Warung Soto Mbak Nuri di Bali. Sekarang sudah buka.
Anda tidak akan bergabung dengan parpol?Tidak, saya pensiun. Sekalipun kantor LSM saya pernah digunakan untuk membidani kelahiran Partai Demokrat, saya tidak pernah menjadi anggota.
Di PDIP, saya memang masih punya kartu anggota. Tapi, masa saya kan sudah lewat. Saya tidak akan ke PDIP, Demokrat atau parpol manapun.
Mendagri bilang Presiden SBY pasti izinkan Jokowi jadi capres, benar itu?Ya. Presiden SBY akan menandatangani surat izin pencapresan Jokowi bila suratnya sampai ke meja presiden. Semua parpol berhak mencalonkan kadernya yang duduk di pemerintahan, seperti meteri, atau ke–pala daerah yang dinilai kompeten dalam Pilpres 2014.
Tapi menteri dan kepala daerah yang dicalonkan harus minta izin kepada Presiden. Itu mekanisme undang-undang. Menteri dan kepala daerah yang maju dalam pilpres itu harus mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu. Setelah itu, suratnya diteruskan kepada Presiden.
Sejauh ini, surat izin Gubernur DKI Jakarta belum sampai kepada Presiden. Kalau sudah ada, ya ditandatangani.
Kapan kira-kira surat itu dikirim?Masih lama. Pileg 2014 saja belum dilaksanakan, sehingga belum ada hasilnya. Jadi, nggak perlu tergesa-gesa atau berspekulasi berlebihan soal pelaksanaan pilpres. ***
