Berita

fahri hamzah/net

PKS: Jokowi harus Pastikan "Dosa-dosa" Megawati Tak Terulang Kembali

SENIN, 24 MARET 2014 | 10:29 WIB | LAPORAN:

PDI Perjuangan harus bisa menjelaskan alasan kebijakan menjual aset negara semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Demikian disampaikan anggota DPR RI yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu, Senin (24/3)

Fahri menuturkan tujuh kicauannya di media sosial twitter dengan hastag #MelawanLupa sebenarnya adalah status dari kawannya yang merupakan seorang ekonom bernama Sunarsip.


Fahri mengungkapkan kicauannya tersebut memang benar adanya. Harapannya, dengan adanya kicauan melalui twitter tersebut, akan ada klarifikasi yang diberikan oleh PDI Perjuangan.

"Saya hanya mengutip tulisan teman yang memang datanya benar semua. Jangan lupa bahwa Sabam Sirait tokoh PDI Perjuangan juga ingatkan PDI Perjuangan peristiwa saat mereka berkuasa," tegas Fahri.

Tak hanya Sabam Sirait, Fahri pun menantang Joko Widodo selaku juru kampanye dan bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan untuk menerangkan permasalahan dari tujuh kicauan melalui aku pribadinya itu.

"Adapun PDI Perjuangan baik Sabam, termasuk Jokowi harus bisa menjelaskan kebijakan dan dosa-dosa PDIP itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar berarti akan terulang. Kecuali diakui salah," pungkas Fahri.

Jika tidak ada penjelasan mengenai itu semua, Fahri khawatir hal serupa dapat terjadi pada masa kepemimpinan yang baru. "Karena kalau divestasi itu ideologi, ya akan diulang. Saya kira itu perlu ditanya," kata Fahri.

Seperti diketahui, tujuh kicauan Fahri Hamzah di media sosial twitter mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri makin marak dibicarakan.

Adapun tujuh kicauan yang dituliskan Fahri Hamzah sebagai berikut:

1. Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah.

2. Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30 persen nilainya) ke asing.

3. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal.

4. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per MMBTU).

5. Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup.

6. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si "Kotak2".

7. Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manis-mu... [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya