Berita

foto:net

Dunia

Langkah Turki Blokir Twitter Dikecam Keras

MINGGU, 23 MARET 2014 | 14:18 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

. Keputusan pemerintahan Turki memblokir situs jejaring sosial Twitter jelang pemilu 30 Maret 2014, dengan alasan keamanan nasional, memicu kecaman warga Turki dan dunia internasional.

Misalnya kecaman datang dari pemerintah Barat dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Gedung Putih. Mereka mengeluarkan statement bahwa larangan Twitter telah menggerogoti demokrasi dan kebebasan berbicara.

Sebelumnya Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan (Sabtu, 22/3) menyebut bahwa situs jejaring sosial Twitter hanya sarana untuk melakukan pembunuhan karakter.


"Twitter telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan karakter sistematis dengan beredarnya informasi yang diperoleh secara ilegal, catatan palsu dan dibuat dari hasil penyadapan," begitu pernyataan dari kantor perdana menteri Erdogan, seperti dilansir dari Reuters (Minggu, 23/3).

Ya, memang dalam beberapa pekan terakhir telah banyak beredar rekaman audio yang dirilis melalui lewat Twitter hampir setiap hari yang diduga percakapan telepon antara pejabat pemerintah dan pengusaha terkait dugaan korupsi.

Pemerintah Turki beralasan bahwa pemblokiran situs tersebut sebagai langkah perlindungan. Namun pasca pemblokiran Twitter, banyak orang melaporkan mengalami kesulitan dalam mengakses internet secara keseluruhan.

"Kami percaya bahwa sikap ini merusak citra merek dari perusahaan yang bersangkutan dan menciptakan kesan yang tidak adil dan tidak akurat dari negara kita. Namun, langkah-langkah serupa telah dilakukan di negara-negara lain dengan alasan yang sama untuk mencegah pelanggaran hak pribadi dan ancaman terhadap keamanan nasional," tambah pernyataan dari kantor Erdogan. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya