Berita

Hasyim Muzadi

Wawancara

WAWANCARA

Hasyim Muzadi: Banyak Warga NU Tidak Memilih PKB

SELASA, 18 MARET 2014 | 09:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bakal banyak warga Nahdlatul Ulama yang tidak memilih PKB dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

“Memang ada warga NU  yang pilih PKB. Tapi banyak juga warga NU yang tidak memilih PKB,” ujar tokoh NU, Hasyim Muzadi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, memang ada kedekatan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB). Tapi tidak bisa dipastikan kalau warga NU akan mencoblos PKB.


“Warga NU bebas menentukan pilihan sesuai aspirasinya. Mereka banyak yang cerdas, sehingga memilih atas penilaian-penilaian logis mereka,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda mengatakan banyak warga NU yang tidak memilih PKB?

Lho, memang tidak bisa dipastikan  secara rinci berapa jumlah presentase warga NU yang tidak milih PKB dan berapa yang memilih PKB, kan ngelihatnya begitu.

Ke parpol mana warga NU menyalurkan aspirasinya?
Kalau NU netral saja. Bisa kemana-mana sesuai kehendak dan hati nurani mereka.

Bagaimana penilaian Anda terhadap sejumlah tokoh yang sudah dijagokan partainya menjadi capres?
Integritas dan track record-nya harus bagus. Kompetensi  tokoh tersebut juga harus pas untuk memimpin Indonesia. Tidak sembarang orang yang mampu memimpin bangsa dan negara ini.

Sebab, kita saat ini sedang goyang di dalam demokrasi. Masih banyak yang perlu dibenahi. Tidak bisa kepemimpinan diserahkan kepada orang yang kemampuannya di bawah rata-rata. Apalagi orang itu mau coba-coba, ini lebih bahaya lagi.

Mereka merasa mampu sehingga berani sebagai capres?
Merasa mampu boleh saja berdasarkan modal yang dimiliki. Tapi mbok ya yang objektif dong menilai diri. Indonesia pada masa transisi ini tentu membutuhkan tokoh di atas rata-rata.

Sosok Jokowi bagaimana?
Ya bagus kok. Masyarakat  lebih melihat kepemimpinan Jokowi yang bersahaja, dekat dengan rakyat dan lainnya. Tapi belum melihat solusi apa yang ditawarkan dalam memecahkan masalah atau problem bangsa.

Misalkan, masyarakat senang dengan sosok Jokowi yang bersifat mau merangkul rakyat tanpa ada batas-batas. Tapi penilaian saya dia belum sampai pada penilaian krusial-krusial berat di Indonesia. Bisa nggak menyelesaikan permasalahan bangsa itu.

Kalau Prabowo Subianto, bagaimana?
Ya boleh saja ada yang menilai Prabowo cocok menjadi presiden.

Apa karena Prabowo sosok yang tegas?
Kalau Prabowo dinilai tegas dan kuat kan semua akan diserahkan pada proses demokrasi.

Bagaimana dengan capres yang lain?
Semua  bisa dicalonkan sebagai capres. Tapi yang menentukan seseorang dipilih atau tidak adalah rakyat.

Apa yang perlu dipersiapkan untuk pergantian kepemimpinan nasional?
Untuk pergantian kepemimpinan nasional harus dipantau dengan obyektivitas.

Rakyat harusnya memilih bukan karena kita senang atau tidak senang dengan seorang capres.

Rakyat harus lihat juga mana yang pro Indonesia dan mana yang pro asing. Pemimpin harus mampu menjalankan amanah dengan baik.

Bukankah semua capres pro rakyat?
Belum tentu. Makanya pilihlah yang pro rakyat. Kalau tidak pro rakyat, tentu kita akan mendapatkan kesulitan dalam menegakkan kedaulatan negara.

Jangan sampai capres yang dipilih itu hanya sebagai kepanjangan tangan asing.
Makanya saya menilai memilih pemimpin ini adalah pekerjaan besar.

Semua capres nanti mengklaim pro rakyat, pendapat Anda?
Oh, itu jelas. Untuk tarik simpati rakyat mereka bisa saling klaim pro rakyat.

Tapi harus ditunjukkan dengan tindakan dan perbuatan.

 Caranya bagaimana?
Saya kira kita harus bertemu mereka satu per satu daripada mengomentarinya di media. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya