Perekonomian atas dasar usaha bersama semakin pudar hingga di level pedesaan. Kiprah koperasi sebagai struktur penopang utama ekonomi kerakyatan semakin tertinggal.
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, penanganan permasalahan koperasi di Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Hal ini dikarenakan nasib koperasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
“Saya mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib koperasi,†ujarnya.
“Saya mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib koperasi,†ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), ada 60.584 koperasi yang tidak aktif dari keseluruhan 203.701 unit. Hingga akhir Desember 2013, sebanyak 29,74 persen koperasi di Indonesia tidak aktif.
“Pemerintah masih terkesan setengah-setengah membangun perkoperasian di Indonesia,†ujarnya.
Airlangga mengaku hal itu bisa dilihat dari bentuk bantuan dana pemerintah untuk koperasi yang tanpa dibarengi pengawasan yang ketat dan sistematis.
Selama ini, berbagai bantuan pemerintah tidak mewajibkan koperasi untuk melaporkan penggunaan dana bantuan.
“Sifat bantuannya tidak wajib dikembalikan. Inilah yang membuat koperasi menjadi manja dan terkesan lemah menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar,†tutur Airlangga.
Menurut dia, ketertinggalan koperasi terlihat di sektor perikanan. Semakin sulit menemukan koperasi dan usaha bersama nelayan yang mandiri. Usaha nelayan tumbuh secara individu sehingga rapuh ketika dihadang persoalan rutin, seperti cuaca buruk dan jatuhnya harga jual. Inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan juga sulit dikejar.
Deputi Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Edy Putera Irawady mengatakan, jumlah koperasi yang ada saat ini mencapai 200 ribu unit, dengan jumlah anggota hingga 35 juta orang.
Dari jumlah tersebut kontribusi koperasi baru mencapai 2 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga perlu dilakukan peningkatan skalanya.
“Persoalannya terlalu banyak di bawah, skalanya kecil. Jadi skalanya harus diangkat,†ujar Edy.
Dia mengungkapkan, upaya meningkatkan skala koperasi masih terbentur persoalan birokrasi, regulasi dan pembiayaan. Tiga masalah tersebut masih menjadi hambatan yang belum bisa diatasi secara tuntas. ***
