Legitimasi pemerintahan SBY-Boediono semakin lemah, bahkan sudah bisa dibilang telah usai. Elektabilitas Partai Demokrat yang tinggal tujuh persen menandakan bahwa masyrakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan Presiden SBY.
"Kalau rezim SBY lemah, siapa yang bisa jadi komando terkait keamanan pemilu? Apa masih bisa memerintah militer atau polisi untuk kemanan?" tanya analis politik senior, Arbi Sanit, saat diskusi di kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/3).
Menurut Arbi, kemungkinan besar militer atau polisi tidak lagi patuh pada SBY saat pemilu atau pasca pemilu 2014. Termasuk masyarakat pun sudah tak menganggap lagi SBY sebagai presiden saat pemilu nanti.
Saat terjadi chaos di saat legitimasi SBY sudah tak ada, ditambah koalisi pemerintahan yang sudah goyah, maka aksi protes massa baik dari masyarakat atau pihak-pihak yang kalah bisa ditunggangi oleh ekstrimis atau teroris. Jika sudah begitu, pemerintah tak bisa diharapkan untuk menyelamatkan negara.
"Kalau kepercayaan sudah minim pada Presiden SBY, akan ada perbedaan pendapat antara polisi dan militer. Akhirnya, bisa jadi militer ambil alih kekuasaan," terang Arbi.
Pengambilalihan kendali atau boleh dibilang kudeta oleh militer, bisa jadi akan didukung masyarakat karena militer beralasan negara sudah terancam.
"Alasan militer mau meluruskan konstitusi kita dukung nanti," kata Arbi.
[ald]
