Berita

Jumhur Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

Jumhur Hidayat: Nggak Ada Deal Dengan PDIP, Saya Yakin Tak Diberhentikan

SENIN, 10 MARET 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2014.

Tokoh muda yang jadi panutan banyak aktivis bersama jaringan aktivis buruh, pedagang kaki lima, petani dan gerakan sektoral lainnya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014 melalui wadah Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Pro-PDIP.

Beberapa minggu terakhir ini memang ada rumor bahwa Jumhur bakal mendukung PDIP dalam pesta demokrasi 9 April mendatang.


Rumor itu terjawab sudah, saat dukungan kepada PDIP itu telah dideklarasikan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (8/3) lalu.

“Saya tetap loyal kepada Presiden walau saya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014,’’ kata Jumhur Hidayat kepada wartawan seusai acara deklarasi.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa akhirnya Anda secara terbuka menyatakan memilih partai?
Saya kan hanya menggunakan hak politik saya sebagai warga negara.

Kok mendukung PDIP?
Sebagai orang bebas (non-partisan), saya dan teman-teman cukup lama mengevaluasi beberapa partai peserta pemilu yang kami anggap bisa melaksanakan aspirasi kami. Nah, hasil evaluasi itu jatuh ke PDIP.

Memang aspirasi Anda dan teman-teman itu apa?
Republik ini harus dipimpin oleh cita-cita kebangsaan yang pluralis dan produktif. Cita-cita kerakyatan yang memastikan tiap orang per orang rakyat Indonesia merasakan kemajuan dan kesejahteraan tanpa kecuali.

Cita-cita kemandirian yang memastikan bangsa kita bukan hanya bangsa konsumen. Tapi juga bisa menjadi bangsa produsen, terutama hasil pangan.

Anda kan masih di pemerintahan, sementara PDIP partai oposisi, ini bagaimana?
Saya kan bukan kader PDIP dan juga bukan pengurus. Saya hanya pendukung, ya semacam simpatisan saja. Lagi pula negara kita kan tidak mengenal partai oposisi.

Sejauh kebijakan pemerintah berjalan sesuai kehendak rakyat, partai di luar pemerintah pun bisa mendukung. Tapi sebaliknya bila dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat, partai pemerintah pun bisa tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Kenapa Anda tidak mundur saja dari pemerintahan?
Tadi kan sudah saya bilang bahwa ini adalah hak politik pribadi saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan saya.

Bagaimana kalau Anda diberhentikan?
Saya tidak berpikiran sejauh itu. Bagi saya jabatan adalah amanah dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Apa Anda ada deal tertentu dengan PDIP?
He...he...he... Deal apa. Memang saya ini siapa. Saya ini kan orang biasa. Kalau orang luar biasa mungkin baru bisa deal-deal-an. Saya menganggap ini gerakan ideologis. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya