Berita

Jumhur Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

Jumhur Hidayat: Nggak Ada Deal Dengan PDIP, Saya Yakin Tak Diberhentikan

SENIN, 10 MARET 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2014.

Tokoh muda yang jadi panutan banyak aktivis bersama jaringan aktivis buruh, pedagang kaki lima, petani dan gerakan sektoral lainnya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014 melalui wadah Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Pro-PDIP.

Beberapa minggu terakhir ini memang ada rumor bahwa Jumhur bakal mendukung PDIP dalam pesta demokrasi 9 April mendatang.


Rumor itu terjawab sudah, saat dukungan kepada PDIP itu telah dideklarasikan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (8/3) lalu.

“Saya tetap loyal kepada Presiden walau saya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014,’’ kata Jumhur Hidayat kepada wartawan seusai acara deklarasi.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa akhirnya Anda secara terbuka menyatakan memilih partai?
Saya kan hanya menggunakan hak politik saya sebagai warga negara.

Kok mendukung PDIP?
Sebagai orang bebas (non-partisan), saya dan teman-teman cukup lama mengevaluasi beberapa partai peserta pemilu yang kami anggap bisa melaksanakan aspirasi kami. Nah, hasil evaluasi itu jatuh ke PDIP.

Memang aspirasi Anda dan teman-teman itu apa?
Republik ini harus dipimpin oleh cita-cita kebangsaan yang pluralis dan produktif. Cita-cita kerakyatan yang memastikan tiap orang per orang rakyat Indonesia merasakan kemajuan dan kesejahteraan tanpa kecuali.

Cita-cita kemandirian yang memastikan bangsa kita bukan hanya bangsa konsumen. Tapi juga bisa menjadi bangsa produsen, terutama hasil pangan.

Anda kan masih di pemerintahan, sementara PDIP partai oposisi, ini bagaimana?
Saya kan bukan kader PDIP dan juga bukan pengurus. Saya hanya pendukung, ya semacam simpatisan saja. Lagi pula negara kita kan tidak mengenal partai oposisi.

Sejauh kebijakan pemerintah berjalan sesuai kehendak rakyat, partai di luar pemerintah pun bisa mendukung. Tapi sebaliknya bila dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat, partai pemerintah pun bisa tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Kenapa Anda tidak mundur saja dari pemerintahan?
Tadi kan sudah saya bilang bahwa ini adalah hak politik pribadi saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan saya.

Bagaimana kalau Anda diberhentikan?
Saya tidak berpikiran sejauh itu. Bagi saya jabatan adalah amanah dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Apa Anda ada deal tertentu dengan PDIP?
He...he...he... Deal apa. Memang saya ini siapa. Saya ini kan orang biasa. Kalau orang luar biasa mungkin baru bisa deal-deal-an. Saya menganggap ini gerakan ideologis. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

4 Lapis Kegagalan PSSI dan Otoritas Liga

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:18

Air Zamzam Jemaah Haji akan Didistribusikan di Tanah Air

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:00

Gibran Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:21

Ceko Kontra Afsel Berbagi Skor 1-1

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:19

Wamendes Dorong Intelektual Muda Mendukung Pembangunan Desa

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:00

MBG Bermanfaat untuk Masa Depan Anak-anak

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:26

Bomba Sayang Bumi Bagikan Bibit Tanaman di Muara Enim

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:11

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:00

Warga Papua Surati Presiden Prabowo Minta Atensi Kasus Lahan Rp50 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:51

Kinerja Mendag Budi Santoso Harus Dievaluasi Demi Akselerasi Ekonomi

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:37

Selengkapnya