Berita

Jumhur Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

Jumhur Hidayat: Nggak Ada Deal Dengan PDIP, Saya Yakin Tak Diberhentikan

SENIN, 10 MARET 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2014.

Tokoh muda yang jadi panutan banyak aktivis bersama jaringan aktivis buruh, pedagang kaki lima, petani dan gerakan sektoral lainnya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014 melalui wadah Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Pro-PDIP.

Beberapa minggu terakhir ini memang ada rumor bahwa Jumhur bakal mendukung PDIP dalam pesta demokrasi 9 April mendatang.


Rumor itu terjawab sudah, saat dukungan kepada PDIP itu telah dideklarasikan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (8/3) lalu.

“Saya tetap loyal kepada Presiden walau saya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014,’’ kata Jumhur Hidayat kepada wartawan seusai acara deklarasi.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa akhirnya Anda secara terbuka menyatakan memilih partai?
Saya kan hanya menggunakan hak politik saya sebagai warga negara.

Kok mendukung PDIP?
Sebagai orang bebas (non-partisan), saya dan teman-teman cukup lama mengevaluasi beberapa partai peserta pemilu yang kami anggap bisa melaksanakan aspirasi kami. Nah, hasil evaluasi itu jatuh ke PDIP.

Memang aspirasi Anda dan teman-teman itu apa?
Republik ini harus dipimpin oleh cita-cita kebangsaan yang pluralis dan produktif. Cita-cita kerakyatan yang memastikan tiap orang per orang rakyat Indonesia merasakan kemajuan dan kesejahteraan tanpa kecuali.

Cita-cita kemandirian yang memastikan bangsa kita bukan hanya bangsa konsumen. Tapi juga bisa menjadi bangsa produsen, terutama hasil pangan.

Anda kan masih di pemerintahan, sementara PDIP partai oposisi, ini bagaimana?
Saya kan bukan kader PDIP dan juga bukan pengurus. Saya hanya pendukung, ya semacam simpatisan saja. Lagi pula negara kita kan tidak mengenal partai oposisi.

Sejauh kebijakan pemerintah berjalan sesuai kehendak rakyat, partai di luar pemerintah pun bisa mendukung. Tapi sebaliknya bila dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat, partai pemerintah pun bisa tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Kenapa Anda tidak mundur saja dari pemerintahan?
Tadi kan sudah saya bilang bahwa ini adalah hak politik pribadi saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan saya.

Bagaimana kalau Anda diberhentikan?
Saya tidak berpikiran sejauh itu. Bagi saya jabatan adalah amanah dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Apa Anda ada deal tertentu dengan PDIP?
He...he...he... Deal apa. Memang saya ini siapa. Saya ini kan orang biasa. Kalau orang luar biasa mungkin baru bisa deal-deal-an. Saya menganggap ini gerakan ideologis. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya