Berita

Jumhur Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

Jumhur Hidayat: Nggak Ada Deal Dengan PDIP, Saya Yakin Tak Diberhentikan

SENIN, 10 MARET 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2014.

Tokoh muda yang jadi panutan banyak aktivis bersama jaringan aktivis buruh, pedagang kaki lima, petani dan gerakan sektoral lainnya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014 melalui wadah Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Pro-PDIP.

Beberapa minggu terakhir ini memang ada rumor bahwa Jumhur bakal mendukung PDIP dalam pesta demokrasi 9 April mendatang.


Rumor itu terjawab sudah, saat dukungan kepada PDIP itu telah dideklarasikan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (8/3) lalu.

“Saya tetap loyal kepada Presiden walau saya mendukung PDIP dalam Pemilu 2014,’’ kata Jumhur Hidayat kepada wartawan seusai acara deklarasi.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa akhirnya Anda secara terbuka menyatakan memilih partai?
Saya kan hanya menggunakan hak politik saya sebagai warga negara.

Kok mendukung PDIP?
Sebagai orang bebas (non-partisan), saya dan teman-teman cukup lama mengevaluasi beberapa partai peserta pemilu yang kami anggap bisa melaksanakan aspirasi kami. Nah, hasil evaluasi itu jatuh ke PDIP.

Memang aspirasi Anda dan teman-teman itu apa?
Republik ini harus dipimpin oleh cita-cita kebangsaan yang pluralis dan produktif. Cita-cita kerakyatan yang memastikan tiap orang per orang rakyat Indonesia merasakan kemajuan dan kesejahteraan tanpa kecuali.

Cita-cita kemandirian yang memastikan bangsa kita bukan hanya bangsa konsumen. Tapi juga bisa menjadi bangsa produsen, terutama hasil pangan.

Anda kan masih di pemerintahan, sementara PDIP partai oposisi, ini bagaimana?
Saya kan bukan kader PDIP dan juga bukan pengurus. Saya hanya pendukung, ya semacam simpatisan saja. Lagi pula negara kita kan tidak mengenal partai oposisi.

Sejauh kebijakan pemerintah berjalan sesuai kehendak rakyat, partai di luar pemerintah pun bisa mendukung. Tapi sebaliknya bila dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat, partai pemerintah pun bisa tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Kenapa Anda tidak mundur saja dari pemerintahan?
Tadi kan sudah saya bilang bahwa ini adalah hak politik pribadi saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan saya.

Bagaimana kalau Anda diberhentikan?
Saya tidak berpikiran sejauh itu. Bagi saya jabatan adalah amanah dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Apa Anda ada deal tertentu dengan PDIP?
He...he...he... Deal apa. Memang saya ini siapa. Saya ini kan orang biasa. Kalau orang luar biasa mungkin baru bisa deal-deal-an. Saya menganggap ini gerakan ideologis. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya