Pembangunan ekonomi Indonesia tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Jika tidak segera ditangani bisa menjelma menjadi bom waktu yang sangat serius.
“Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Keberhasilan pembangunan yang ditandai meningkatkanya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh sektor riil sehingga angka kemiskinan terus bertambah,†ujar anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa.
Padahal, kata dia, jika semua dikelola dengan benar Indonesia mampu menjalankan operasional negara dan menyejahterakan masyarakat dengan kekayaan yang dimilikinya.
Menurut politisi PKB ini, pertumbuhan ekonomi yang dinikmati dalam satu dekade terakhir sebenarnya telah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 9.084 triliun pada 2013. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa dan Sumatera dengan menguasai total 82 persen PDB Indonesia, jauh meninggalkan kawasan timur Indonesia yang hanya menempati 18 persen.
Akibatnya, untuk pertama kalinya, gini rasio Indonesia belum lama ini masuk di angka 0,41 yang termasuk dalam ketimpangan menengah. Juga, kesenjangan akut tampak dari penguasaan ekonomi.
Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu mengatakan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp 680 triliun (71,3 miliar dolar AS), setara 10,3 persen PDB Indonesia. Atau, jumlah kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin.
“Fenomena ini nyata adanya dan sangat tidak adil. Kebijakan dari pemerintah harus diubah untuk lebih berpihak kepada rakyat,†tegas Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini.
Oleh sebab itu, pemimpin baru ke depannya bakal dihadapkan pada masalah kesenjangan. Indonesia butuh pemimpin yang mampu mengusung prinsip kesejahteraan berkeadilan dengan meningkatkan kebijakan pro poor.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan tiga strategi pengetasan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, ketiga strategi tersebut sudah dirancang secara matang agar pemerintahan akan datang bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Ketiga strategi itu adalah memberikan Bantuan Perlindungan Sosial (BPS) seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Khusus untuk BSM, pemerintah terus melakukan perbaikan penyalurannya, dimana Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan menjadi jejaring BSM bersama pemerintah pusat. ***
