Tidak Pantas Jumhur Hidayat Dukung PDIP

Sikap kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, mendukung PDIP dalam pemilu yang akan datang perlu dipertanyakan. Dukungan tersebut dinilai penuh kerancuan dan sarat dengan kepentingan personal.  

"Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, Jumhur tidak sepantasnya memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu kontestan pemilu," ujar Bendahara Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Mora Harahap, kepada wartawan (Minggu, 9/3).

Dia menilai setidaknya ada dua target yang ingin diraih oleh Jumhur. Pertama, dia hanya ingin curi perhatian dan cari muka di depan PDIP yang sementara waktu diklaim akan menjadi pemenang pemilu. Kedua, Jumhur hanya ingin membalaskan kekesalannya karena SBY tidak mengundangnya untuk mengikuti konvensi demokrat beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Mora, dengan hanya modal deklarasi dan pembacaan pernyataan sikap, Jumhur juga dinilai ingin menanamkan klaim ikut membesarkan partai yang didukungnya. Sementara kontribusi dan partisipasi konkritnya sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Hal itu dikarenakan keberadaan Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) yang baru berumur sehari tidak akan mempengaruhi peta politik di tingkat nasional.

"Ini politik akal-akalan saja. Mereka yang pintar, langsung bisa menyimpulkan permainan Jumhur ini. Tidak usah pakai pengamat politik,  masyarakat awam pun dengan mudah dapat membaca adanya gelagat dan niat tidak baik dari aksi dukung mendukung tersebut," paparnya.

Mora berharap presiden SBY segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Jumhur. Kalau memang sudah tidak betah bersama SBY, Jumhur sebaiknya dikeluarkan dari lingkaran elit kabinet SBY. Jika dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan partai politik tertentu. Apalagi, sikap seperti ini tidak jauh dari pepatah yang berbunyi, "habis manis, sepah dibuang".

Selain itu, DPR juga harus segera memanggil dan mempertanyakan sikap Jumhur tersebut. Bagaimanapun juga, DPR adalah representasi dari berbagai partai-partai politik yang ada. "Karena itu, sangat tidak fair jika kapasitas dan fasilitas yang dimiliki Jumhur hanya dipergunakan untuk mendukung dan memenangkan suatu partai politik tertentu," demikian Mora.[dem]