Berita

paspampres/net

Pertahanan

Kalau Ada Mantan Presiden Menolak Grup D, Itu Antik

SABTU, 08 MARET 2014 | 14:36 WIB | LAPORAN:

Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) merupakan program kenegaraan. Hanya, masalahnya adalah besar dan kecilnya pasukan bila dikaitkan dengan biaya dan anggaran yang disesuaikan.

"Saya kita mantan pemimpin di seluruh negara di dunia ini berhak menerima perlakuan protokol maupun pengawalan dari Pampres. Jadi di Indonesia dimainkan dengan nama Grup D,” jelas anggota DPR RI, Kol (Purn). Drs. H. Guntur Sasono, yang diwawancarai melalui telepon.

Caleg Partai Demokrat Dapil Jawa Timur VIII itu mengatakan, semua mantan presiden atau mantan wakil presiden seperti Hamzah HAZ, BJ. Habibie, almarhum Gus Gur, Jusuf Kalla, dan lainnya mengakui dan menerima pengawalan. Hanya jumlahnya diperkecil.


"Kalau ada di antara mereka yang tidak mau menerima, ini kan jadi tidak lazim nantinya. Menurut saya, segala keputusan kan belum tentu menyenangkan banyak pihak. Tapi, sebagai seorang negarawan, mereka dan keluarganya berhak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Keluarga mantan presiden Megawati menolak? Saya rasa tidaklah," jelas Guntur.

Sementara, aktivis pemuda dari Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Faidzin, mengatakan, secara prosedural semua pemimpin negara di dunia memerlukan Paspampres, terutama ketika mereka masih menjabat. Negara perlu memberi ucapan terimakasih atas jasa-jasa pemimpinnya yang sudah mengabdi.

"Hanya memang batasan-batasan jumlahnya yang menjadi masalah. Sebenarnya mantan presiden tidak perlu lagi pengawalan terlalu banyak. Satu dua orang sudah cukup. Kalau lebih dari itu, terkendala dengan anggaran,” jelas Faidzin.

Menurut Faidzin, bila ada yang mempermasalahkan Paspampres untuk pengawalan mantan presiden dan wakil presiden, seperti keluarga Megawati Soekarnoputri, maka terkesan aneh.

"Kalau seandainya Mbak Mega menolak, bisa dikatakan itu antik saja kedengarannya. Lalu Mbak Puan (putri Mega) mengatakan itu sesuatu yang berlebihan, sebenarnya itu hanya masalah jumlahnya saja menurut saya yang harus dikurangi," terang tokoh pemuda Jawa Timur ini.

Senin (3/3), Panglima TNI Jenderal Moeldoko meresmikan Grup D Paspampres yang bertugas khusus menjaga keselamatan mantan presiden, wakil presiden dan keluarga. Sebelumnya, hanya ada tiga Grup di Paspampres, yakni Grup A, B, dan C. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya