Aviliani: Pemilik Saham Rugi Jika PGN Diakuisisi Pertagas

Polemik berkepanjangan soal rencana  PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk., mendapat sorotan tajam dari kalangan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

"Kan PGN itu sudah perusahaan terbuka (Tbk), masa perusahaan yang sudah melantai di bursa efek terus diakuisisi oleh perusahaan yang bukan terbuka. Yang ada perusahaan terbuka (PGN) yang mengakuisisi non terbuka (Pertagas)," kata Sekretaris KEN, Aviliani ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Aviliani, negara sudah memiliki roadmap yang membahas masalah energi nasional. Dalam roadmap itu sendiri diatur tentang kebutuhan energi dalam negeri. Perusahaan-perusahaan mana yang harus bisa memenuhi pasokan gas dalam negeri dan kebutuhan ekspor nasional juga sudah diklasifikasi dalam roadmap tersebut.

"PGN ini kan sudah terbuka, artinya polemik seperti ini akan mempengaruhi kinerja dari PGN itu sendiri yang berpengaruh terhadap saham PGN itu sendiri kalau terus digembar-gemborkan akan diakusisi oleh Pertamina," jelasnya.

Tidak hanya itu, Aviliani menambahkan bahwa perusahaan yang sudah go public seperti PGN harus mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalau PGN diakuisisi oleh Pertagas atau Pertamina yang notabane belum menjadi perusahaan terbuka, pastinya hal itu akan merugikan para pemegang saham.

"Khususnya mereka yang memegang saham minoritas, seolah-olah mereka dirugikan karena tidak sesuai dengan prospek dari perusahaan itu (PGN)," tegasnya.

Sebelumnya, dikonfirmasi terpisah, pengamat ekonomi, Hendri Saparini lebih memilih Pertamina untuk membangun kilang minyak ketimbang melakukan akusisi terhadap PGN. Pasalnya, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini sudah sangat tinggi sehingga memang dibutuhkan kilang-kilang minyak baru.

"Bangun kilang saja tidak mampu ini malah melempar isu akuisisi. Apakah dengan akusisi itu akan mengurangi ketergantungan impor terhadap minyak? Membangun kilang minyak wajib dilakukan," kritik Hendri.

Hendri juga mengingatkan bahwa polemik akuisisi seperti ini berpotensi menjadi batu sandungan bagi para pengusaha di Indonesia untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015. Para investor asing maupun dalam negeri akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.[wid]