Berita

Andi Gani Nena Wea

Wawancara

WAWANCARA

Andi Gani Nena Wea: Demo 30 Ribu Buruh Di DPR Bisa Membesarkan Organisasi

SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

RMOL. Andi Gani Nena Wea: Demo 30 Ribu Buruh Di DPR Bisa Membesarkan Organisasi Kalau tidak ada aral melintang, besok, Selasa (25/2), sekitar 30 ribu buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Buruh yang melakukan aksi itu berasal dari Konfederasi Serikat Pe­kerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Mereka akan menyampaikan sikap KSPSI terhadap permasala­han buruh di Indonesia. Terutama menolak upah murah, masalah outsourcing dan mengkritisi im­plementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang baru ditetapkan pemerintah.
Demikian disampaikan Presi­den KSPSI, Andi Gani Nena Wea kepada Rakyat Merdeka, Jumat (21/2).

Demikian disampaikan Presi­den KSPSI, Andi Gani Nena Wea kepada Rakyat Merdeka, Jumat (21/2).

“Aksi akbar kami di depan Ge­dung DPR itu salah satu rang­kaian HUT KSPSI ke-41 yang kami rayakan, Selasa, 25 Fe­brua­ri 2014,” kata Andi Gani Nena Wea.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa lagi yang dilakukan da­lam perayaan HUT KSPSI itu?
Kami juga akan melakukan rapat akbar di Istora Senayan. KSPSI sebagai gerakan buruh ter­besar di Indonesia akan mera­ya­kan HUT yang ke-41 di Istora Senayan, Jakarta. Kami meraya­kannya bersama puluhan ribu massa KSPSI se-Jabotabek.

Bukan itu saja, Dewan Perwa-kilan Daerah (DPD) KSPSI dari Sumatera sampai Papua dipasti­kan ikut hadir.

Apa tema yang diusung?
Kami mengusung tema; Buruh Berjuang Bersama Rakyat. Kami berharap dengan tema ini bisa menjadi suntikan semangat baru bagi para pekerja yang tergabung dalam KSPSI.

Semangat baru ini diharapkan lebih menunjukkan kemandirian­nya membesarkan organisasi KSPSI ke depan.
     
Kegiatan sebelumnya, apa sudah ada?
Sebelumnya kami telah mela­kukan rangkaian kegiatan. Sejak sebulan lalu, kami  melaksanakan bakti sosial.

Bahkan ketika bencana alam melanda Indonesia belakangan ini membuat buruh KSPSI ber­gerak membentuk tim relawan bencana di daerah-daerah terpen­cil yang tidak tergapai oleh pe­merintah.

Dalam kegiatan bakti sosial KSPSI itu, kami mengirimkan ban­tuan untuk korban bencana. Anggota kami langsung bergerak untuk membantu dan mengum­pul­kan dana solidaritas untuk korban bencana.

Bagaimana dengan kegiatan di daerah?
HUT KSPSI ke-41 ini juga diselenggarakan di 30 provinsi di tanah air. Tentu akan dilakukan rapat di daerah untuk menentu­kan langkah perjuangan KSPSI ke depan demi memperjuangkan buruh dan rakyat.

Siapa saja yang hadir dalam rapat akbar HUT KSPSI dan Hari Pekerja Indonesia?
Beberapa tokoh nasional akan hadir dalam apel akbar nanti. Bah­kan pimpinan buruh dari be­berapa negara, seperti pemimpin Partai Buruh Australia juga hadir. Hal ini menunjukkan KSPSI sa­ngat disegani di dalam dan luar negeri.

Perlu kami jelaskan 20 Fe­brua­ri 1973 adalah tanggal kelahiran KSPSI. Selain merayakan HUT KSPSI ke-41, kami juga mera­yakan Hari Pekerja Indonesia yang bertepatan dengan kelahiran KSPSI. Hari Pekerja Indonesia itu ditetapkan dengan Keppres.
   
Selama 41 tahun KSPSI ber­diri, apa saja yang sudah diperjuangkan?
Sudah banyak sekali aspirasi buruh yang diperjuangkan KSPSI bersama elemen buruh lainnya. Di antaranya di tahun ini pertama ka­linya, 1 Mei dijadikan hari li­bur nasional bagi buruh di selu­ruh Indonesia.

Selain itu, di awal tahun ini juga BPJS yang kami perjuang­kan bersama elemen buruh lain­nya diimplementasikan, meski masih ada kekurangan. Tentunya kami akan kritisi ini agar sesuai dengan harapan.

Memang pelayanan BPJS ini banyak  keluhan dari buruh?
BPJS yang sudah berjalan sekarang ini bukan saja buruh yang mengeluh, tapi masyarakat juga. Buktinya saat ini saya telah menerima banyak laporan bahwa implementasinya belum sesuai keinginan rakyat dan buruh se-Indonesia.

Apa saja pelayanan BPJS yang belum sesuai harapan itu?
Misalnya, obat-obatan yang kurang memadai dan pelayanan yang masih buruk di sejumlah daerah.

Memang kami yang memper­juang­kan UU BPJS saat itu bersa­ma elemen buruh lainnya dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Tapi saat implementasi la­yanan BPJS tesebut belum me­menuhi harapan buruh dan rak­yat. Makanya kami tetap mem­per­­juangkannya sesuai harapan dan cita-cita semula.

Apa lagi yang diper­juang­kan?
KSPSI tetap memperjuangkan hak buruh dan rakyat. Di antara­nya mengenai outsourcing dan penolakan terhadap upah murah kepada buruh. Pokoknya, setiap ada hal yang merugikan buruh, KSPSI akan responsif dan segera menjadikannya sebagai agenda perjuangan. Sebab, buruh dan rak­yat memiliki kedaulatan yang besar. Bahkan langkah maupun perjuangannya tentu untuk kese­jah­teraan seluruh rakyat Indo­nesia.

O ya, ke mana dukungan buruh dalam pileg dan pilpres mendatang?
Gerakan buruh saat ini meru­pakan kekuatan yang sangat be­sar, militan, mandiri dan mem­punyai loyalitas perjuangan luar biasa. Sudah pasti banyak kekua­tan politik yang ingin mendapat­kan dukungan dari gerakan buruh dalam pileg dan pilpres.

Memang seberapa besar kekuatan buruh saat ini?
Dengan potensi suara puluhan juta buruh. Ini suara sangat sig­nifikan untuk memenangkan Pe­milu 2014. Ini tentu menarik par­pol untuk memperebutkannya.
 
Anda loyalis PDI Perjuang­an, apa buruh diarahkan ke sana?
KSPSI sejak berdiri sampai sekarang merupakan organisasi buruh yang independen dan man­diri. Saya sangat menghormati posisi dan karakter tersebut. Tapi sebuah kenyataan yang terjadi, banyak anggota KSPSI yang ingin mengikuti langkah politik saya. Tentu itu sangat demokratis. Sebagai Presiden KSPSI, saya ti­dak pernah memaksakan hal ter­sebut. Sebab, buruh sudah sangat dewasa dan cerdas dalam ber­politik. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya