Berita

ilustrasi

Bisnis

Dirjen KKP Kesal Ada Yang Main-main Impor Garam

Jadi Komoditas Strategis
SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 09:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

RMOL. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengungkapkan, ada yang bermain dalam impor garam. Pasalnya, produksi garam dalam negeri sudah mencukupi.

“Indonesia mampu lanjutkan swasembada garam. Untuk itu kita tutup kran impor garam kon­sumsi tahun ini,” ujar Sudirman.

Dia meyakinkan, garam konsumsi Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam ne­geri. Bahkan, mengalami kelebihan stok garam konsumsi satu juta ton pada 2012, serta kele­bihan 1,5 juta ton pada 2013. “Tapi untuk garam industri masih boleh diimpor,” katanya.


Dia mencatat, impor garam untuk industri mencapai 255.000 ton pada 2013. Sementara, tahun ini hingga Februari sudah men­capai 135.000 ton.

 Sudirman mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kese­pakatan resmi dengan Kemen­terian Perdagangan dan Kemen­terian Perindustrian mengenai impor garam tersebut menjadi garam industri. Jika garam diim­por sebagai garam industri, perlakuan harus berbeda karena bea masuk garam konsumsi nol.

Menurutnya, selama ini garam industri diimpor melalui jalur konsumsi. “Ketika Presi­den dan Wapres menyatakan swa­sembada, ternyata masih ada yang main-main. Kementerian Perda­gangan dan Kementerian Per­industrian harus membahas hal ini,” katanya.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex SW Retrau­bun mengatakan, garam sudah menjadi komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa. “Banyak orang yang ribut-ribut karena impor garam lantaran banyak kepentingan di dalam­nya,” kata Alex.

Menurat dia, garam merupakan komoditas strategis karena semua orang mengkonsumsinya antara lain di industri pangan, kosmetik dan farmasi. Karena itu, banyak orang berlomba-lomba men­dapat­kan keuntungan dari impor garam ini daripada mendirikan industri.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rak­yat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mendesak pemerintah mengoreksi kuota impor garam yang dinilai masih sangat tinggi.

Tingginya impor garam dapat dilihat dari rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS, impor garam sepanjang Januari-November 2013 sebesar 1,852 juta ton atau senilai 85,6 juta dolar AS.

Garam tersebut, sebagian besar didatangkan dari Australia sebesar 128,7 ribu ton atau 5,73 juta dolar AS dan Selandia Baru 143 ton atau 60,3 juta dolar AS.

Padahal, kata dia, berdasarkan temuan Pusat Data dan Informasi Kiara (Agustus 2013) produksi garam nasional mengalami kenaikan, di antaranya dari tahun 2011 sebesar 1,621,594 ton menjadi 2,473,716 ton pada 2012. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya