Berita

pbb/net

Global

Tolak Laporan HAM, Korut Sebut PBB Boneka AS

SABTU, 22 FEBRUARI 2014 | 15:15 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Korea Utara pada Jumat (21/2) mengecam laporan PBB tentang hak asasi manusia (HAM) yang dinilai penuh kebohongan. Negeri yang mengisolasi diri dari dunia internasional ini bahkan menyebut pernyataan PBB sebagai provokasi sarat politik.

Seperti dilansir dari kantor berita resmi Korut, KCNA (Sabtu, 22/2), seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan bahwa pihaknya telah menolak laporan bias yang menyebut HAM di Korut harus dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ). Hal ini, lanjutnya, merupakan provokasi bermotif politik yang sangat berbahaya. Lebih lanjut, ia menuduh laporan itu bertujuan untuk menurunkan sistem sosial Korut yang sengaja direkayasa oleh "musuh".

Laporan yang diterbitkan pada Senin (17/2) oleh Komisi Penyelidikan PBB tentang HAM menyebut sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Korut seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, kelaparan dan eksekusi.


Pemerintah Korut menggambarkan laporan PBB ini sebagai "boneka" Amerika Serikat dan sekutunya. Dikatakan jurubicara tersebut bahwa AS telah menjadi pelaku HAM terburuk dengan membunuh orang yang tidak bersalah melalui agresi dan intervensi, dan cara sistematis yang dilakukan melalui penyadapan dan pengawasan ilegal terhadap warga negara lain.

"Itu yang harus dibawa ke pengadilan hak asasi manusia internasional," ujar jurubicara yang kepada People's Daily Online tidak disebutkan namanya itu (Sabtu, 22/2). [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya