Penghapusan GBHN dan Pengurangan Derajat MPR Adalah Akar Masalah

. Sejumlah pakar yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia, menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Sidarto Danusubroto di gedung parlemen, Jakarta. Ada sebanyak 30 delegasi Seknas yang hadir.

Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kondisi terkini bangsa Indonesia, termasuk desakan agar mengembalikan GBHN dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dalam dialog, salah satu anggota Seknas, Prof. Dr. Sediono MP Tjondronegoro, kepada Sidarto mengatakan bahwa bangsa ini tengah menghadapi tiga tantangan besar. Yaitu pertama, segala kekayaan alam yang Indonesia miliki belum dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, posisi lembaga MPR yang direduksi hanya menjadi lembaga tinggi negara. Lalu, kekuatan seluruh bangsa belum dapat disatukan menjadi energi gotong royong nasional.

Akibatnya, persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan dan sulit mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Lebih jauh menurut dia, persoalan yang banyak terjadi di republik ini dikarenakan dua faktor yang harus dikaji dan kemudian diputuskan sebagai keputusan politik. Keduanya adalah ketiadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan reduksi atas kewenangan MPR sebagai lembaga yang sebelum era reformasi bertugas membuat GBHN.

"Perlu dipersiapkan secara seksama mengembalikan GBHN dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara," tegas Sediono. [ald]