Larang KRI Usman-Harun Melintas, Singapura Rugi Sendiri

Sikap pemerintah Singapura dinilai berlebihan dalam merespon penamaan kapal perang republik Indonesia (KRI) Usman-Harun.

Negara itu melarang KRI Usman-Harun berlayar di perairan Singapura.

"Kalau benar Singapura melarang KRI Usman-Harun berlayar di perairan Singapura,  maka kapal perang Singapura juga tidak boleh berlayar di wilayah perairan Indonesia," tegas mantan KSAD TNI Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Rabu (19/2) usai mengikuti Debat Bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Bali.

Pramono Edhie untuk kesekian kali menegaskan, Singapura tidak berhak mengatur Indonesia dalam pemberian nama KRI.

"Penamaan tersebut adalah bentuk penghormatan Indonesia kepada pahlawan yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain," tekan peserta konvensi Capres Partai Demokrat ini.

Menurut Edhie Pramono, penamaan KRI Usman Harun sudah sesuai prosedur dan hak Indonesia sebagai pemilik kapal. Larangan itu justru akan merugikan Singapura sendiri. Pasalnya, perairan Singapura tergolong kecil.

"Setahu saya jarang sekali kapal perang kita mengarungi wilayah laut Singapura, justru kapal perang mereka yang sering memasuki wilayah laut Indonesia," terang adik ipar Presiden SBY ini.[wid]