Setiap negara di dunia ini membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan kuat. Hanya pemimpin yang bijaksana dan kuat yang dapat memahami dan menghargai bahwa kemajuan negara dapat dicapai dengan kerjasama, bukan dengan konflik.
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Kedua Singapura, Chan Chun Sing, ketika berbicara di depan 280 perwira Angkatan Bersenjata Singapura dan sejumlah analis di Konferensi Keamanan Asia-Pasifik kemarin (Senin, 10/2).
Konferensi itu digelar sehari sebelum Airshow Singapura yang dibuka hari ini.
Pemimpin yang bijaksana dan kuat, sebut Chan Chun Sing seperti dikutip
Straits Times, juga memiliki keberanian untuk mematahkan tekanan dari dalam negeri yang menggunakan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan dapat merusak perdamaian kawasan.
Untuk menjauhi konflik, Chun mengatakan, pihak militer dan otoritas pertahanan lainnya harus memberikan dukungan pada upaya politik yang berorientasi menjalin kerjasama.
Hal ini penting dilakukan berdasarkan semangat "membangun kepercayaan menuju tujuan bersama".
Chan Chung Sing juga merupakan Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga.
Sebelumnya, secara terbuka ia mengecam pemerintah Indonesia yang menggunakan nama Usman dan Harun untuk salah satu Kapal Republik Indonesia (KRI) yang baru. Singapura menganggap Usman Muhammad Ali dan Harun Said sebagai teroris.
Pada tanggal 10 Maret 1965, kedua prajurit Marinir Indonesia itu menyerang MacDonald House di Orchard Road yang tak jauh dari Istana Negara Singapura. Tiga orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam kejadian itu.
Usman dan Harun dieksekusi mati pada tahun 1968 di Singapura.
Di laman Facebook nya beberapa hari lalu Chan menulis: "Pernyataan itu (penggunaan nama Usman dan Harun sebagai nama KRI) merefleksikan kurangnya sensitivitas atau kepedulian pada hubungan bilateral, atau keduanya."
Chan Chung Sing tidak sendirian mengecam Indonesia. Pejabat Singapura lain yang juga secara terbuka menyampaikan protes mereka di antaranya adalah Deputi Perdana Menteri Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri K. Shanmugam dan Plt. Menteri Tenaga Kerja Tan Chuan-Jin.
[dem]
