Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menggelar rapat dadakan usai jam kerja di kantornya, Senin (4/2) malam. Rapat tersebut dikabarkan membahas permintaan bos Freeport Richard Adkerson soal kelonggaran ekspor mineral dan batubara (minerba).
Dalam rapat itu dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo.
Wartawan menanyakan soal pertemuan tersebut dengan Menperin MS Hidayat, kemarin. Sayangnya, bekas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu belum mau terbuka. Dia hanya bilang mau mengobrol santai dengan Menkeu Chatib, tanpa ada agenda menyinggung Freeport.
“Kenapa mesti dikaitkan Freeport, dia nggak ada problem. Saya diundang karena (Chatib) telepon, dia bilang punya kopi enak, jadi diajaknya, ‘mau ngopi nggak’,†kata Hidayat di kantornya, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini meminta agar upaya lobi Freeport pekan lalu tak usah dibahas lagi. Dia juga sudah menekankan, tak ada pelonggaran bea keluar kecuali Freeport membangun smelter.
Hal senada dikatakan Chatib di kantornya, kemarin. Bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengaku, rapat tersebut hanya ingin mendengarkan penjelasan dari dua kementerian terkait isu kenaikan tarif listrik industri.
Wartawan pun tak puas dengan jawaban Chatib dan terus mendesak pertanyaan seputar Freeport. Karena terus didesak, Chatib akhirnya mengaku dalam dalam rapat itu juga membahas soal hilirisasi tambang. Tapi itu dilakukan dalam lingkup yang luas, bukan membahas satu atau dua perusahaan saja.
“Dengan Kemenperin saya mau dengar rencana hilirisasinya bagaimana,†kilahnya.
Dari pertemuan itu, Chatib mengklaim tidak ada keputusan apapun antara pihaknya dan perwakilan dua kementerian lain. Terkait penerapan bea keluar progresif, sikap pemerintah pusat masih sama.
Dia menegaskan, perusahaan yang menolak bea keluar (BK) progresif berarti wajib membangun smelter.
“Bea keluar itu fungsinya memaksa orang membangun smelter. Kuncinya kita nggak bicara itu naik turun, intinya smelter ada atau tidak,†jelasnya.
Chatib juga mengecam sikap PT Freeport Indonesia yang menolak penerapan BK progresif ekspor konsentrat. Menurutnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak perlu protes berlebihan, asalkan serius membangun smelter.
Dia menilai, sikap pemerintah sebenarnya sudah sangat lunak. Sebab, asal sebuah perusahaan serius membangun smelter, maka BK tidak akan dikenakan.
“Jangan ngomong doang (omdo). Freeport sampai sekarang belum bilang dia mau bangun smelter,†sentil Menkeu.
Chatib mengatakan, meski Freeport sudah menjalankan MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa perusahaan smelter, tapi nota kesepahaman tidak dianggap sebagai wujud keseriusan.
“Komitmen itu berarti dia harus taruh uang dan bangun smelter. Omongan saja tidak cukup,†tegas Chatib.
Untuk diketahui, pekan lalu Presiden Direktur Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson jauh-jauh datang dari New York, AS ke Jakarta. Dia menyambangi kementerian yang mengeluarkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah.
Adkerson melobi Menteri MS Hidayat, Chatib Basri dan Menteri ESDM Jero Wacik agar BK progresif dihapus, karena perusahaan AS itu pemegang kontrak karya yang seharusnya tidak dibebani pajak baru. ***
