Mabes Polri akan menyiagakan anggotanya selama 224 hari untuk pengamanan pemilu legilslatif dan pemilu presiden dengan sandi Mantap Brata.
“Operasi ini akan dimulai pada 6 Maret mendatang,†ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman di DPR, Jakarta, Rabu (29/1).
Bekas Kabareskrim Mabes Polri ini mengungkapkan, pengamanan selama 224 hari tersebut bertujuan sebagai langkah preventif, untuk mengantisipasi gejolak-gejolak yang timbul saat pelaksanaan pemilu. Tujuannya untuk preventif, didukung intelijen dan rehabilitasi agar tahapan inti Pemilu 2014 aman tertib dan lancar,†katanya.
Berikut kutipan wawancara selengkapnya:
Apa yang dilakukan Polri dalam operasi Mantap Brata?Dalam operasi ini, Polri akan membentuk satuan tugas (Satgas) di tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat Polres yang bersinergi dengan TNI dan mitra keamanan lain, seperti Bawaslu. Polri sudah membuat MoU dengan TNI.
Kemarin sudah apel serentak di seluruh Indonesia untuk kesiapan Pemilu.
Dalam operasi ini, Polri akan bertindak tegas bila terjadi gangguan kamtibmas.
Namun, Polri akan mengedepankan prosedur pengamanan. Antara lain, upaya preventif, pre-emtif, dan represif. Penggunaan peluru tajam merupakan pilihan terakhir Polri ketika terjadi kerusuhan.
Ada berapa TPS yang diamankan?Jumlah sementara dari KPU ada 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total Jumlah pemilih ada sebanyak 184.172.508.
Jumlah personel yang diterjunkan?Total petugas pengamanan yang dikerahkan 1.368.503 personel, terdiri dari 253.947 Polri, 23.450 TNI, dan akan melibatkan 1.091.566 Linmas.
Apakah Polri juga melakukan pengamanan di dapil luar negeri?Tentu saja. Polri juga sudah menyiapkan pengamanan Pemilu di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi.
Langkah lainnya?Mabes Polri sudah menggelar simulasi sistem pengamanan Pemilu 2014 dengan melibatkan 600 personel gabungan. Polri juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung guna mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014.
Apa yang dilakukan dalam simulasi tersebut?Pada simulasi pengamanan Pemilu, Polri dihadapkan pada kondisi yang berpotensi terjadi kerusuhan dan bentrokan antar massa saat pemilu berlangsung.
Polri telah memetakan tingkat kerawanan setiap daerah di Indonesia. Pemetaan potensi ancaman gangguan keamanan pemilu ini tergantung karakter dan kondisi daerah sehingga Polri akan memberlakukan sistem skala prioritas dengan menempatkan personel sesuai kemampuan, kekuatan sarana dan prasarana.
Contohnya?Contohnya Polda Metro Jaya yang menyiapkan 19.000 personel atau dua per tiga kekuatan yang dimiliki untuk mengamankan pemilu.
Menjelang pemilu ini, apa ada ancaman teroris? Kemungkinan aksi teror ada. Karena sel teror ini masih ada dan mereka itu targetnya tidak jelas selama ini
Mungkinkah teroris menargetkan kekacauan pemilu? Yang jelas sel teror hidup dan itulah yang perlu kita waspadai. Apakah akan menarget ke pemilu, kita belum ada koneksinya. Kita harapkan tidak terjadi apa-apa.
Oh iya, mengenai penambahan anggaran pengamanan pemilu, tangapan Anda?Saya minta dana optimalisasi Polri disetujui untuk dialihkan. Jadi bukan menambah anggaran, tapi hanya merelokasi. Saya lega relokasi tersebut sudah disetujui.
Memang dana pengamanan Pemilu Rp 1 triliun kurang ya? Kurang. Karena Polri memerlukan dana pengamanan pemilu paling sedikit sebesar Rp 1,6 triliun, dan itu pun sangat minimal.
Kemenkeu hanya menyetujui Rp 1 triliun. Lalu relokasinya berasal dari mana? Kami merevisi pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polri dengan memangkas sejumlah program yang tak terlalu mendesak. Kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar akan diambil dari revisi anggaran tersebut.
Kenapa baru direvisi sekarang?Sebenarnya Polri pernah mengajukan Pagu Inisiatif untuk APBN 2014 yang mencakup dana pengamanan Pemilu 2014. Ketika itu dana pengamanan Pemilu sebesar 3,5 triliun. Tapi begitu keluar (APBN disahkan), kok ini anggaran pemilu nggak ada. Makanya kita minta dengan mengajukan kembali Rp 3,5 triliun itu.
Karena anggaran Rp 3,5 triliun tidak disetujui, maka Polri mengajukan kembali dan akhirnya disetujui Menkeu sebesar Rp 1 triliun saja. Karena kurang, kami pun mengajukan relokasi. ***
