Pemberian dana saksi pemilu ke partai politik (parpol) menimbulkan pro kontra. Parpol yang menolak beralasan pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran negara untuk kepentingan parpol. Dana sebesar Rp 660 miliar kepada 12 parpol (masing-masing Rp 55 miliar) itu melengkapi dana Rp 800 miliar untuk honor Panitia Pengawas Pemilu (PPL) dan mitra PPL yang diusulkan Bawaslu.
Bagaimana tanggapan Golkar yang disebut-sebut sebagai “partai berkecukupan�
“Golkar merupakan partai yang mandiri dan insya Allah bisa menutupi dana sebanyak itu. Semuanya masih bisa dilakukan oleh internal Golkar,†ucap Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika berjumpa Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Kesepakatan dana saksi parpol dibiayai negara diputuskan pemerintah bersama DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jumlah yang dianggarkan adalah Rp 100 ribu untuk honor satu orang saksi dari setiap parpol di setiap TPS.
Pemerintah akan mengucurkan dana Rp 660 miliar untuk honor saksi bagi 12 partai peserta Pemilu 2014. Dana itu termasuk dalam anggaran yang digelontorkan melalui Bawaslu, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun.
Berikut petikan wawancara selengkapnya: Bagaimana Golkar menilai dana saksi partai yang dibiayai negara?Ini sangat menghemat pengeluaran setiap partai. Dana sebanyak itu sangat membantu dan besar artinya bagi parpol. Terlebih bagi parpol yang baru atau yang belum besar yang terkadang kesulitan mencari dana.
Bagaimana Golkar menyikapi pro kontra ini?Kalau banyak yang menolak, ya mendingan ditolak saja. Tapi kalau mayoritas parpol peserta pemilu setuju, ya sudah, artinya memang saksi harus dibiayai negara. Karena anggarannya sudah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tinggal bagaimana nanti teknisnya yang akan diatur.
Pantaskah parpol menggunakan dana ini?Ini juga menjadi poin penting. Ada partai yang merasa tidak enak menggunakan dana ini.
Kalau Golkar bagaimana?Tergantung dipandang dari sisi mana. Kalau kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan, kami akan menerimanya. Tetapi, jika menimbulkan permasalahan di kemudian hari, lebih baik dikembalikan saja dana tersebut. Mendingan dipergunakan untuk keperluan yang lainnya saja.
Kalau saksi tidak dibiayai negara, apa yang dilakukan Golkar?Golkar merupakan partai mandiri dan partai besar. Insya Allah bisa menutupi dana sebanyak itu. Semuanya masih bisa dilakukan internal Golkar.
Anggarannya dari mana?Kami kan bisa gotong royong, patungan setiap anggota Golkar dan Caleg. Nanti dari DPP Partai juga ikut patungan.
Sudah ada pertemuan internal untuk membahas ini?Persoalan ini tidaklah terlalu penting, sehingga tak perlu diadakan pertemuan atau rapat antara kader dan pimpinan untuk mengambil keputusan.
Keputusannya bisa diambil tidak harus melakukan voting terhadap semua anggota. Kalau seperti itu, akan membuang waktu dan merepotkan. ***
