Kasus Century senilai Rp 7,4 triliun (berdasarkan data terakhir BPK) mulai menyasar titik-titik puncak. Tim Pengawas (Timwas) kasus Century bentukan DPR terus “mengejar†Wapres Boediono yang ketika kasus Century terjadi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Rencananya, Boediono akan dipanggil lagi ke DPR pada 19 Februari mendatang.
“Kami belum mengetahui apakah Wapres akan hadir atau tidak. Semuanya tergantung keputusan Pak Wapres. Kami tidak bisa memberikan keputusan,†kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Albert Hasibuan ketika dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.
Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menyatakan, pemanggilan Boediono sudah masuk mekanisme dewan dan menyangkut kewibawaan DPR. Karena itu, ketika DPR memanggil Boediono, maka yang bersangkutan harus datang.
Timwas, kata Bambang, menilai perlu meminta penjelasan karena Boediono memberikan keterangan berbeda dalam konferensi pers (seusai diperiksa KPK) dengan apa yang disampaikannya pada Panitia Khusus Bank Century.
Tapi, kata Albert Hasibuan, pihaknya menyarankan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Boediono. Bukan memanggil langsung Boediono.
“Jika ada yang kurang, ya sampaikan saja ke KPK. Nanti biar KPK yang menanyakan kepada Wapres,†ujar Albert.
Kenapa Anda tidak setuju Wapres dipanggil Timwas DPR? Karena kasus Bank Century sudah ditangani KPK. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.
DPR beralasan ingin mendalami informasi yang belum terungkap dalam pemeriksaan sebelumnya. Kalau memang ada kekurangan dalam pemeriksaan, maka KPK lah yang wajib memanggilnya. Bukan DPR lagi.
DPR memang berwenang memeriksa atau mengawasi segala sesuatu yang menyangkut Century. Akan tetapi, sebelum ada pihak lain yang juga melakukan pemeriksaan.
Jadi, Wapres tidak perlu menghadiri panggilan DPR? Wapres Boediono tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan Timwas Century DPR. Hal ini karena proses politik pada kasus itu sudah berakhir. Jadi serahkan saja ke KPK.
Sebaiknya DPR melakukan apa? Sebaiknya Timwas itu mengkaitkan dengan kasus Century yang sudah ditangani secara hukum oleh KPK sehingga aspek-aspek politik yang terkait kasus ini sudah berakhir.
Jika ada yang kurang, ya sampaikan saja ke KPK. Nanti biar KPK yang menanyakan kepada Pak Wapres.
Jadi, Wapres tidak akan hadir dalam pemanggilan 19 Februari mendatang? Kalau ini kami belum tahu, apakah Wapres akan hadir atau tidak. Semuanya tergantung keputusan beliau (Boediono). Kami tidak bisa memberikan keputusan.
Wantimpres sudah berbicara dengan Boediono?Nanti kami akan jadwalkan.
Pernahkah menjalin komunikasi dengan Timwas DPR? Tidak pernah ada pertemuan dan komunikasi saat sebelum dan sesudah pemeriksaan dengan para anggota Timwas. Saya pun tidak kenal dekat dengan mereka.
Apakah citra Wapres terganggu akibat pemanggilan ini?Citra Wapres tidak tergantung dari pemanggilan ini. Jadi tidak akan mengganggu kinerja Wapres dalam menjalankan tugasnya.
Tapi masalah ini sudah menimbulkan kegaduhan politik?Saya tidak ingin mendahului tapi memang dalam tahun politik ini sebelum pilpres tentu akan mengalami pengaruh-pengaruh di bidang politik. Apakah pengaruh itu menimbulkan kegaduhan, saya tidak tahu.
Timwas mengunjungi banyak tokoh untuk mendapatkan dukungan terkait kasus Century. Tanggapan Anda? Upaya penggalangan dukungan dari para tokoh untuk mendorong pemeriksaan Wapres tidak rasional. Timwas saat ini sedang berupaya mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Tujuannya sudah pasti, agar bisa menghadirkan Wapres di DPR. Sehingga ada tekanan yang mewajibkan Wapres untuk hadir ke DPR.
Jadi, ini bentuk tekanan? Betul. Saya lihat cara meminta pendapat dari para tokoh itu tidak tepat karena meminta pendapat para tokoh-tokoh itu bisa saja dianggap sebagai penekanan sosial dan penekanan politik.
***
