Berita

jusuf kalla

Hukum

Jusuf Kalla Bersyukur Tak Ada Kader Golkar yang Tersangkut Korupsi

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 16:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai politik bukan benteng tempat berlindung bagi kader yang tersangkut kasus korupsi. Siapapun kader, anggota dan pengurus yang terkena kasus harus dipecat.

Begitu prinsip yang dipegang teguh oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla. Sebagai Wakil Presiden, saat memimpin Golkar, Jusuf Kalla akan memenjarakan kader yang korupsi.

Namun, Jusuf Kalla bersyukur selama ia memimpin partai berlambang pohon beringin periode 2004-2009 itu tidak ada anggota Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.


"Saya bersyukur karena tidak anggota DPR periode saya masuk penjara. Karena (saat itu) saya katakan, Golkar bukan benteng. Siapapun anggota DPR kena kasus akan saya pecat. Dan karena saya Wapres, akan saya penjarakan," tegas JK dalam Diskusi Media KPK yang bertajuk "Pemberantasan Korupsi Politik" di gedung KPK, Jakarta, Selasa, (28/1).

Hadir dalam acara diskusi itu beberapa tokoh lainnya, yakni pendidik senior Prof. Sahetapi, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Diskusi dipandu juru bicara KPK, Johan Budi.

Kepada semua menteri KIB 2004-2009, terutama yang berasal dari Partai Golkar, JK mengingatkan, bahwa mereka tak boleh memberi dan bermain proyek dengan anggota DPR dari Golkar.  Dia tak akan segan-segan memecat anggota DPR Golkar bila terbukti bermain proyek.

"Siapapun menteri tak boleh kasih proyek (ke anggota DPR). Kalau ada lapor ke saya. Akan saya pecat. DPR itu kan takutnya kalau dipecat. Dan tak boleh ada uang disetor ke partai," kata JK.

Menurut JK, banyaknya anggota DPR dan pimpinan daerah yang tertangkap karena kasus korupsi adalah karena justru pimpinan partai yang beri contoh buruk. Ongkos politik kini juga tinggi karena banyak partai politik yang bermewah-mewahan dalam menyelenggarakan acara-acara partai. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya