Berita

jusuf kalla

Hukum

Jusuf Kalla Bersyukur Tak Ada Kader Golkar yang Tersangkut Korupsi

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 16:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai politik bukan benteng tempat berlindung bagi kader yang tersangkut kasus korupsi. Siapapun kader, anggota dan pengurus yang terkena kasus harus dipecat.

Begitu prinsip yang dipegang teguh oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla. Sebagai Wakil Presiden, saat memimpin Golkar, Jusuf Kalla akan memenjarakan kader yang korupsi.

Namun, Jusuf Kalla bersyukur selama ia memimpin partai berlambang pohon beringin periode 2004-2009 itu tidak ada anggota Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.


"Saya bersyukur karena tidak anggota DPR periode saya masuk penjara. Karena (saat itu) saya katakan, Golkar bukan benteng. Siapapun anggota DPR kena kasus akan saya pecat. Dan karena saya Wapres, akan saya penjarakan," tegas JK dalam Diskusi Media KPK yang bertajuk "Pemberantasan Korupsi Politik" di gedung KPK, Jakarta, Selasa, (28/1).

Hadir dalam acara diskusi itu beberapa tokoh lainnya, yakni pendidik senior Prof. Sahetapi, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Diskusi dipandu juru bicara KPK, Johan Budi.

Kepada semua menteri KIB 2004-2009, terutama yang berasal dari Partai Golkar, JK mengingatkan, bahwa mereka tak boleh memberi dan bermain proyek dengan anggota DPR dari Golkar.  Dia tak akan segan-segan memecat anggota DPR Golkar bila terbukti bermain proyek.

"Siapapun menteri tak boleh kasih proyek (ke anggota DPR). Kalau ada lapor ke saya. Akan saya pecat. DPR itu kan takutnya kalau dipecat. Dan tak boleh ada uang disetor ke partai," kata JK.

Menurut JK, banyaknya anggota DPR dan pimpinan daerah yang tertangkap karena kasus korupsi adalah karena justru pimpinan partai yang beri contoh buruk. Ongkos politik kini juga tinggi karena banyak partai politik yang bermewah-mewahan dalam menyelenggarakan acara-acara partai. [zul]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya