Berita

jusuf kalla

Hukum

Jusuf Kalla Bersyukur Tak Ada Kader Golkar yang Tersangkut Korupsi

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 16:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai politik bukan benteng tempat berlindung bagi kader yang tersangkut kasus korupsi. Siapapun kader, anggota dan pengurus yang terkena kasus harus dipecat.

Begitu prinsip yang dipegang teguh oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla. Sebagai Wakil Presiden, saat memimpin Golkar, Jusuf Kalla akan memenjarakan kader yang korupsi.

Namun, Jusuf Kalla bersyukur selama ia memimpin partai berlambang pohon beringin periode 2004-2009 itu tidak ada anggota Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.


"Saya bersyukur karena tidak anggota DPR periode saya masuk penjara. Karena (saat itu) saya katakan, Golkar bukan benteng. Siapapun anggota DPR kena kasus akan saya pecat. Dan karena saya Wapres, akan saya penjarakan," tegas JK dalam Diskusi Media KPK yang bertajuk "Pemberantasan Korupsi Politik" di gedung KPK, Jakarta, Selasa, (28/1).

Hadir dalam acara diskusi itu beberapa tokoh lainnya, yakni pendidik senior Prof. Sahetapi, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Diskusi dipandu juru bicara KPK, Johan Budi.

Kepada semua menteri KIB 2004-2009, terutama yang berasal dari Partai Golkar, JK mengingatkan, bahwa mereka tak boleh memberi dan bermain proyek dengan anggota DPR dari Golkar.  Dia tak akan segan-segan memecat anggota DPR Golkar bila terbukti bermain proyek.

"Siapapun menteri tak boleh kasih proyek (ke anggota DPR). Kalau ada lapor ke saya. Akan saya pecat. DPR itu kan takutnya kalau dipecat. Dan tak boleh ada uang disetor ke partai," kata JK.

Menurut JK, banyaknya anggota DPR dan pimpinan daerah yang tertangkap karena kasus korupsi adalah karena justru pimpinan partai yang beri contoh buruk. Ongkos politik kini juga tinggi karena banyak partai politik yang bermewah-mewahan dalam menyelenggarakan acara-acara partai. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya