Berita

saleh husin

DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Tunggal Penjaga Pantai

SELASA, 21 JANUARI 2014 | 18:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah didesak segera membentuk Badan Tunggal Penjaga Pantai dan Laut atau Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) sebagai implementasi dari amanat Pasal 352 UU 17/2008 tentang Pelayaran.

Pembentukan instansi satu atap itu juga diharapkan memangkas inefisiensi dan mempercepat aktivitas pelayaran di seluruh pelabuhan dan perairan Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR, Saleh Husin, dalam pertemuan dengan DPC Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Padang Sumatera Barat di Ruang Fraksi Hanura DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).


"Sampai saat ini, enam tahun sejak UU itu disahkan, pemerintah belum juga membentuk Sea and Coast Guard. Padahal keberadaan lembaga ini memangkas rantai birokrasi dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini dikeluhkan perusahaan pelayaran,” katanya.

INSA sendiri merupakan asosiasi pengusaha pemilik perusahaan pelayaran niaga nasional. Hadir juga dalam acara tersebut, anggota Komisi V lainnya yaitu Iqbal Alan Abdullah.

Saleh juga membeberkan lambannya pembentukan lembaga tunggal ini. Pertama, masih tingginya ego sektoral pada beberapa kementerian dan lembaga negara yang selama ini memiliki otoritas pemeriksaan kapal dan keamanan laut.

“Saat ini pemeriksaan kapal dilakukan antara lain oleh TNI AL, lalu pihak kepolisian khususnya Polair, dan Bea dan Cukai. Selain itu, dilakukan juga oleh Badan Karantina dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. Mereka ini harus mengikis ego masing-masing,” tegas Sekretaris Fraksi Hanura ini.

Kedua, kurangnya evaluasi pemerintah pusat terhadap lambatnya pembentukan sea and coast guard lantaran melibatkan banyak kementerian dan instansi, pembentukan lembaga ini memang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.

“Sayangnya, proses di Menkopolkam pun tersendat. Ketika masalahnya sampai berlarut-larut seperti ini, seharusnya Presiden menegur dan turun tangan karena nama baik di mata dunia internasional dipertaruhkan. Hanya Indonesia yang belum memiliki Sea and Coast Guard ini di antara negara-negara lainnya,” papar Saleh.[zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya