Indonesia merupakan negara hukum. Tapi sejak merdeka pada tahun 1945, hukum tidak pernah ditegakkan secara murni dan konsekuen.
"Pada Presiden Soekarno, mengedepankan national building. Soeharto, fokus pada pembangunan ekonomi. Setelah reformasi, berorienasi membangun demokrasi," tegas peserta Konvensi Capres Rakyat, Yusril Ihza Mahendra dalam Debat Publik Capres RI Konvensi Rakyat di gedung Medan International Convention Center (MICC), Medan, (Minggu, 19/1).
Padahal, masalah fundamental negara ini adalah kepastian hukum. Karena itu, kalau terpilih menjadi Presiden, tugas pertama Yusril adalah melakukan kajian ulang terhadap norma hukum di Indonesia.
"Mana yang tidak adil dan tidak pasti akan diformulasi ulang. Tanpa itu, semua yang dilakukan akan mengecewakan dan sia-sia," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Dia menekankan itu karena tidak adanya kepastian hukum yang membuat Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga meski merdekanya lebih dahulu Indonesia. "Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang mau investasi," tanyanya.
Dia memberikan satu contoh soal tidak adanya kepastian hukum. Yaitu sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertahanan yang memberikan wewenang kepadanya untuk membatalkan sertifikat tanah kalau ada kesalahan administrasi. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki Kepala BPN itu sangat berbahaya karena bisa saja sewaktu-waktu sertifikat rumah seseorang disebut tidak sah.
[zul]
