Sejatinya di dalam negara demokrasi kepatuhan penyelenggara negara pada konstitusi dan kepatuhan melindungi kedaulatan negara, bangsa dan rakyat menjadi tanggung jawab partai politik. Namun sayangnya, di Indonesia partai politik telah mengkhianati hal itu saat mengamandemen secara serampangan UUD 1945 pada kurun 1999 hingga 2001.
Amandemen yang serampangan itu telah membuat budaya politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia rusak fatal dan membuat demokrasi Indonesia berubah jadi demokrasi kriminal dan transaksional. Juga dapat dikatakan menjadi penyebab dari kehancuran seluruh aspek kehidupan bangsa baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet dalam keterangan yang diterima redaksi Selasa pagi (14/1).
"Tanpa lembaga tertinggi negara, negara kehilangan satu-satunya lembaga kontrol sehingga membuat lembaga-lembaga tinggi negara, seperti Kepresidenan, DPR, BPK, MK, dan MA berubah menjadi kerajaan-kerajaan, berjalan sesuai tafsir sendiri-sendiri," ujarnya.
Ratna Sarumpaet juga menyoroti peranan Badan Anggaran di DPR RI yang mengubah lembaga perwakilan rakyat itu menjadi tempat berbagai pihak yang mengatasnamakan kepentingan kelompok menjarah anggaran belanja negara.
"Pemerintah atas nama negara memproyekkan kekayaan bangsa dan memiskinkan rakyat; MK menjadi mesin suap kasus-kasus pilkada; lembaga kepresidenan berubah menjadi lembaga '
super power' tanpa satu lembaga pun berhak memberinya sanksi dan itu menular ke gubernur, walikota, bupati bahkan camat," sambung Ratna.
Â
Mendegradasi MPR dari posisi sebagai lembaga tertinggi negara membuat rakyat kehilangan wadah demokrasi sebagai muara yang mempersatukan kepentingan yang beragam menjadi kepentingan bersama.
Â
Sementara menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mempercayakan pembangunan nasional pada visi misi presiden dan wapres telah membawa Indonesia ke dalam kehancuran serius.
"Visi Ekonomi rezim SBY-Boediono dengan kiblat ekonomi makro, membiarkan perekonomian kita bergantung pada investasi asing dan liberalisasi impor, membuat modal asing masuk hingga sendi-sendi ekonomi politik bangsa dan kendali ekonomi Indonesia pindah ke tangan asing," demikian Ratna.
[dem]
