Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ternyata pernah meminta uang pengamanan sengketa pilkada Jawa Timur kepada Seokarwo sebesar Rp 10 miliar. Permintaan itu disampaikan Akil dua hari sebelum dia ditangkap KPK di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Permintaan Akil ini dibeberkan Ketua DPD Golkar Jawa Timur Zainuddin Alami. Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengaku pernah dikirimi pesan oleh Akil melalui blackberry messenger (BBM). Dalam pesan tersebut, Akil yang kala itu menjabat ketua MK meminta Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) untuk menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk mengamankan sengketa di MK.
Atas hal ini, Zainuddin pernah diperiksa KPK untuk kasus Akil. "Memang saya sempat dimintai keterangan KPK sebagai saksi," ujarnya.
Zainuddin kemudian menyampaikan hal itu ke pihak Soekarwo. Alasannya, sebagai salah satu partai pendukung, dia harus menyampaikan informasi sekecil apapun kepada jagoannya. Apalagi, informasi tersebut terbilang gawat.
Namun Zainuddin memastikan dirinya bukan kurir atau perantara. Dirinya menyampaikan hal ini karena sebagai pendukung. “Silahkan orang berpersepsi. Tapi faktanya tidak seperti itu (kurir). Kecuali kalau Golkar tidak mendukung Karsa dan menemui Soekarwo, sehingga itu berarti ada apa-apa, karena secara praktis sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa,†kata Zainuddin.
Saat disampaikan, Seokarwo tidak menanggapi pesan Akil itu. Seokarwo yakin posisinya akan menang. Maka, setelah itu tidak ada kontak lagi antara dirinya antara dirinya dengan Akil maupun dengan Karsa.
"Yang terjadi adalah Akil Mochtar memang hendak meminta uang ke pasangan Karsa, tapi ditolak Soekarwo. Sama sekali tidak ada aliran uang suap dalam Pilkada Jatim sepanjang yang saya ketahui," katanya.
Kuasa hukum Akil, Tamsil Sjoekoer membenarkan adanya komunikasi Akil dan Zainuddin. "Ada. Waktu dalam pemeriksaan (Akil) juga ditanya tentang itu," ujarnya.
Senada dengan Zainuddin, dia memastikan tidak terjadi aliran dana dari Soekarwo ke Akil. "Untuk aliran dana tidak ada. Pembicaraan memang ada, tapi peristiwanya tidak pernah ada. Tidak ada penyerahan dan penerimaan," imbuhnya.
Tamsil tidak tahu persis bagaimana penanganan perkara ini. Dia mengaku baru pulang umrah, dan belum menjenguk Akil lagi. "Yang jelas tidak ada realisasi (uang pengamanan) karena (Akil) keburu ketangkep. Kalau KPK sabar dan nunggu sebentar, mungkin ini akan lebih heboh, sebab lebih besar," katanya sambil berkelakar.
[ian]
