Prajurit TNI tidak boleh memberikan dukungan kepada parpol manapun dalam Pemilu 2014.
Dukungan itu bisa berupa ucapan, seperti atasan meminta keluarga bawahannya untuk memilih parpol tertentu. Bisa juga berbentuk tindakan, seperti menyediakan tenaga, kendaraan atau apapun.
Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Rakyat Merdeka di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/1).
Moeldoko berjanji akan menindak tegas prajurit TNI yang kedapatan membantu parpol. “Kami akan berikan sanksi,†kata bekas Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Berikut kutipan selengkapnya:Anda yakin TNI bisa bertindak netral?Sangat yakin. Saya sudah berkali-kali mengingatkan agar para anggota TNI tidak ada yang bermain politik. Sebab, konsekuensinya tinggi.
Apa itu konsekuensinya?Jika anggota TNI ikut terjun ke politik, konsekuensinya bisa merusak demokrasi. TNI merupakan aparat yang bertugas menjaga keamanan. Jika aparat keamanan berpihak, tentu menyebabkan konflik di masyarakat. Terjadi ketidakstabilan di dunia politik.
Saya yakin anggota TNI tidak mau hal itu terjadi. Makanya kami memiliki semangat yang kuat untuk ikut berpartisipasi menjaga stabilitas politik nasional. Hal ini sesuai dengan tema Rapim TNI 2014.
Anggota TNI ikut mengamankan pemilu, apa tidak rentan berpihak?Kami sudah berupaya meminimalisir kemungkinan tersebut. TNI dan Polri sudah memiliki kesepakatan agar TNI hanya membantu dan tidak terlibat langsung. TNI hanya akan ikut campur atas permintaan. Selama Polri bisa handle, TNI tidak akan turun tangan.
TNI siap membantu? Ya. Misalnya, TNI siap membantu pendistribusian logistik pemilu. Tapi dengan syarat, apabila tidak ada risiko politik.
Maksudnya?Bila KPU meminta tolong TNI mengirim logistik ke pedalaman. Kita hitung waktunya, bila tidak cukup tentu ada risiko. Nanti kita disalahkan.
Makanya jadwalnya harus jelas, berapa lama waktunya. Saya tidak mau TNI jadi kambing congek. Tapi kami berkomitmen akan mendukung sepenuhnya dengan peralatan yang ada.
Masih ada yang ragu tentang netralitas TNI, ini bagaimana?Keraguan itu manusiawi, setiap orang kan punya persepsi sendiri. Tapi yakinlah kami akan netral. Kami sadar sepenuhnya bahwa demokrasi di Indonesia bisa rusak kalau TNI terlibat dalam politik praktis. Sebab, tidak bisa mengawal jalannya proses politik dengan baik.
Sebab, sejauh ini TNI dijiwai semangat yang tulus menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indikator TNI kuat, jika kedaulatan dan keutuhan NKRI bisa dijaga dengan baik.
Oh ya, apa langkah TNI mengantisipasi aksi teroris menjelang pemilu?Kami sudah mempersiapkan langkah preventif dan preentif. Selama Polri bisa menangani, kami tidak akan turun secara langsung. Kami memberikan bantuan intelijen dan bantuan lain sesuai permintaan.
Tapi bila aktivitas terorisme sudah menjadi hight intensity, Polri sudah kewalahan, dan sudah ada keputusan politik bahwa TNI harus meng-handle, ya kami siap turun.
Kami sudah punya tim khusus yang mampu menghadapi terorisme.
Kenapa harus menunggu keputusan politik?Dalam hal penanganan terorisme tugas TNI itu kan hanya untuk membantu Polri.
Masalah Anggaran bagaimana?Ada peningkatan. Tahun ini TNI menerima alokasi Rp 86 triliun. Anggaran tersebut sebagian besar akan terserap di anggaran rutin yang berkisar 52 persen. Sedangkan sisanya yaitu 48 persen dialokasian untuk anggaran pembangunan.
Tahun ini, TNI tetap memprioritaskan kesejahteraan prajurit dengan upaya peningkatan remunerasi sebesar 20 persen. Remunerasi baru 37 persen. Tambahan remunerasi 20 persen cukup baik dan tidak memberatkan.
Ada permmintaaan agar KPK memeriksa anggaran TNI, tanggapan Anda?Silakan saja, TNI terbuka kok. Buktinya tahun 2013 kami sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Kami malah yang meminta kerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP untuk memberikan bantuan tentang tata cara pengelolaan dan laporan anggaran yang benar. Tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran. ***
