Tahun lalu pemerintah mengklaim telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen dari target awal 6,3 persen. Sayangnya, itu tidak dibarengi dengan meningkatnya taraf kesejahteraan di Indonesia. Bahkan, awal tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indonesia semakin masuk dalam jurang kemiskinan.
Menurut BPS, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2013 lalu tercatat 1,75 persen dan meningkat menjelang tutup tahun 2013 menjadi 1,89 persen. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2013 tercatat 0,43 persen, naik menjadi 0,48 persen.
“Dari indeks ini menyebutkan ada kecenderungan makin jauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah,†papar Kepala BPS Suryamin.
Dia menjelaskan, persoalan kemiskinan mencakup jumlah orang miskin dan seberapa parah kemiskinan itu melekat pada oreng miskin.
Selain persentase dan jumlah persoalan, yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah adalah seberapa besar indeks kedalaman dan indeks keparahan itu sehingga diharapkan survei BPS ini bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.
Peneliti ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo mengungkapkan, angka kemiskinan makin memprihatinkan terjadi pada periode Maret hingga September.
Pada periode itu kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk sehingga berdampak pada laju inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Penduduk miskin sangat dipengaruhi inflasi dan garis kemiskinan. Pertumbuhan garis kemiskinan lebih tinggi dari inflasi periode Maret-September†kata Max kepada
Rakyat Merdeka kemarin.
Dia menyayangkan kebijakan ekonomi pemerintah belum mampu mengeluarkan penduduk dari jurang kemiskinan lewat peningkatan produksi pada sektor pertanian.
Terlebih, jika diperhatikan bersamaan dengan naiknya kemiskinan angka pengangguran ternyata juga naik. Efektivitas program anti kemiskinan belum berjalan optimal, sementara pola pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif.
Wakil ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan, meningkatnya angka kemiskinan pada 2013 disebabkan kegagalan pemerintah mengontrol harga komoditas pokok masyarakat.
Menurutnya, seiring kenaikan laju inflasi, harga kebutuhan pokok juga meningkat dengan intensitas tinggi sepanjang tahun 2013. Ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. “Karena setiap satu persen saja harga kebutuhan naik, saya bisa pastikan jumlah penduduk miskin akan bertambah,†tegasnya.
Di antara sederet kebijakan pemerintah tahun 2013 lalu, politisi Partai Golkar itu sangat kecewa terhadap lambatnya langkah pemerintah menaikkan harga BBM.
“Yang cukup parah itu waktu pemerintah tidak segera menaikkan harga BBM. Wacana yang terlanjur dilempar tapi realisasinya lamban membuat harga minyak di pasaran menjadi berkali-kali lipat. Aksi spekulasi ini juga meningkatkan kemiskinan,†ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR Noura Dian berharap pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Semestinya pemerintah fokus pada perluasan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, bukan justru pada pemberian insentif seperti bantuan langsung tunai dan bantuan kompensasi kenaikan BBM, itu tidak mendidik sama sekali,†ujarnya. ***
