Berita

Hanung Bramantyo

Wawancara

WAWANCARA

Hanung Bramantyo: Rachmawati Hanya Narasumber Yang Menyediakan Data Tentang Soekarno

SENIN, 23 DESEMBER 2013 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Film Soekarno besutan sineas Hanung Bramantyo menuai kontroversi.
Hanung digugat Rachmawati Soekarno Putri ke Pengadilan Nia­ga dan Pengadilan Negeri (PN) Ja­karta Pusat karena dinilai me­langgar Hak Cipta.

Selain itu, film Soekarno di­pro­tes para pengemar tokoh proklamator tersebut. Mereka be­lum lama ini berdemo ke ru­mah Produksi Multivision Plus me­nuntut film tersebut ditarik karena melenceng dari sejarah.

Hanung mengatakan, tidak akan mundur sejengkal pun di da­lam mempertahankan karya seni­nya ter­sebut. Namun, demikian, dia  me­nyatakan akan bersikap ko­pera­tif dengan keputusan pengadilan.

Hanung mengatakan, tidak akan mundur sejengkal pun di da­lam mempertahankan karya seni­nya ter­sebut. Namun, demikian, dia  me­nyatakan akan bersikap ko­pera­tif dengan keputusan pengadilan.

Berikut ini wawancara Rakyat Merdeka selengkapnya dengan Hanung.

Belum selesai masalah de­ngan Rahmawati, ada seke­lom­pok orang mengaku penge­mar Soekarno menuntut film itu dihentikan. Bagaimana si­kap Anda?
Tidak apa-apa, biarkan sajalah. Saya curiga mereka yang demo me­nolak film itu rekayasa pe­ngacara Rahmawati. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu.

Bukankah Pengadilan Niaga telah meminta film itu ditarik sementara?

Saya jelaskan biar clear. Di dalam pertemuan awal memba­has pembuatan film Soekarno, ibu Rachmawati memilih judul “Soekarno : Saat- Saat Terakhir” bu­kan seperti yang kami buat de­ngan judul “Soekarno: Indonesia Merdeka”. Dari situ saja sudah berbeda.

Kemudian di dalam menyusun ide, cerita dan syuting film tidak ada campur tangan Rachmawati yang telah mengundurkan diri dalam lanjutan film Soekarno.

Kalau kami dibilang mencuri ide, itu fitnah, menyakiti orang-orang yang terlibat membuat film seperti saya, Bapak Ram Punjabi, penulis, dan para kru film.  

Keretakan kerja sama de­ngan Rahmawati kabarnya ka­rena masalah ketidakcocokan pemilihan aktor pemeran Soe­karno. Apa benar?
Betul. Di dalam kontrak sebe­nar­­nya sudah jelas. Dia hanya sebagai narasumber. Tugasnya, menyediakan dan memfasilitasi data-data tentang Bung Karno. Dia nggak memiliki kewenangan untuk mengarahkan, menentu­kan, sumber-sumber mana yang ha­rus dipilih.

Perjanjiannya Rach­ma hanya sebagai narsum mewakili ke­luarga. Tidak ada kesepakatan ka­mi harus menuruti maunya. Toh, selain dia kami ju­ga me­min­ta masukan dari pihak keluarga lain seperti Pak Guntur. Bahkan, ke­tika editing Pak Gun­tur ikut mem­berikan masukan.

Apakah Anda pernah men­jelaskan masalah ini dengan pihak Rachmawati?

Kami sudah pernah mencoba melakukan mediasi, tapi dari pihak bu Rachmawati yang tidak bersedia.

Demonstran yang mengaku para pengemar Soekarno me­nilai Anda menyelewengkan sejarah?
Yang namanya sejarah itu se­lalu banyak tafsir. Jangankan yang 50 tahun lalu, kejadian dua ha­ri yang lalu pun bisa berbeda pan­dangan tergantung dari ba­gaimana cara melihat dan kepen­tingan­nya.

Saya masukan ada ki­sah as­mara, karena kami mem­per­tim­bangkan sisi komersilnya, tetapi kami tidak melupakan sisi edu­ka­sinya dengan memasukan un­sur perjuangan Soekarno.

Yang diprotes bukan hanya persoalan Asmara tetapi juga ke­berpihakan Anda terhadap Syahrir.

Saya tidak memihak Syahrir. Ini masalah karakter saja. Dalam film itu kan jelas, sosok Syahrir itu masih muda, tidak masuk ke da­lam pemerintahan. Makanya dia bisa mengeluarkan semua pe­mikiran tanpa mengikuti mains­tream. Sementara saat zaman Je­pang, Soekarno dan Hatta sudah dewasa, lebih bijak, dan ber­pi­kiran panjang.

Banyak yang menilai film Soekarno kurang melakukan riset. Apa tanggapan Anda?
Kalau mengangkat film soal sejarah, kebanyakan orang me­mang selalu mengkritik film se­lalu kurang riset. Padahal sebe­narnya bukan itu masalahnya. Ka­mi sudah menggali sangat da­lam.
.
Masalahnya itu faktor-faktor lain seperti waktu pembuatan yang sangat terbatas, mencari ak­tor yang sesuai, durasi film yang relatif singkat dan  lokasi yang kurang memadai karena kami nggak punya studio.

Untuk mensinkronkan semua masalah itu dengan hasil riset tidak mudah.

Kenapa Anda tidak me­nga­lah untuk meredakan konflik?
Tidak bisa, saya tetep harus ja­lan. Saya tidak akan mundur. Ka­lau saya mundur itu merusak kredibilitas saya sebagai seorang su­tradara. Lagipula kalau didiam­kan, nantinya siapapun yang membuat film Soekarno atau to­koh besar lain bisa menghadapi ma­salah yang sama. Jadi biarkan pengadilan yang memutuskan. Saya berharap lahir solusi yang baik dan kebenaran segera te­rungkap. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya