Jelang berakhirnya Pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal beberapa bulan lagi, kekhawatiran publik terhadap kinerja pemerintahan justru semakin meningkat. Publik kebanyakan khawatir bahwa pemerintahan tidak akan berjalan optimal mengurusi rakyat karena sibuk mengurusi kepentingan partai masing-masing menghadapi pemilihan legislatif maupun eksekutif.
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai keyakinan publik terhadap pemerintahan menjelang tahun baru 2014. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 18-19 Desember 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar kurang-lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.
Peneliti LSI, Fitri Hari, memaparkan 77.42 persen responden khawatir bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tidak akan fokus bekerja karena harus membantu partai dan sibuk maju sebagai caleg dalam Pemilu 2014 nanti.
"Publik yang yakin para menteri masih tetap fokus menjalankan tugasnya hanya sebesar 19.35 persen," kata Fitri saat jumpa pers rilis hasil survei bertajuk "Publik Khawatir Pemerintahan Lumpuh Tidak Akan Berjalan Baik pada Pemilu 2014" di kantor LSI, Jalan Pemuda No 70, Jakarta Timur, Minggu (22/12).
Seperti diketahui ada 16 menteri atau kurang lebih 50 persen dari menteri-menteri KIB II berasal dari partai politik. Adapun menteri yang tercatat sebagai caleg dalam Pemilu 2014 nanti ada 10 orang. Mereka adalah lima menteri menjadi caleg Partai Demokrat (Syarif Hasan, Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, EE. Mangindaan, dan Roy Suryo), dua menteri dari PKS (Tifatul Sembiring dan Suswono), dua menteri dari PKB (Helmy Faishal Zaini dan Muhaimin Iskandar), dan satu menteri dari PAN (Zulkifli Hasan).
Faktor apa sajakah yang menyebabkan munculnya kekhawatiran publik pemerintahan akan lumpuh di 2014? Dari hasil FGD dan
indepth interview yang dilakukan LSI, ada tiga jawaban yang bisa menjelaskan. Pertama, sisi buruk pemerintahan koalisi, di setiap tahun menjelang pemilu nasional, partai yang ikut berkoalisi pun mulai bersaing. Kedua, ketidaktegasan SBY sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, lemahnya etik pemerintahan.
[dem]
