Langkah keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk pengacara untuk mendampingi Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dinilai sebagai langkah reaksioner dan kurang tepat.
"Harusnya Cikeas jangan reaksioner dengan membuat tim kuasa hukum untuk Ibas. Yang perlu dilakukan adalah mendorong KPK untuk cepat memeriksa Ibas," ujar aktivis Gerakan Indonesai Bersih (GIB), Ahmad Kasino, kepada redaksi belum lama ini.
Nama Ibas pernah muncul di persidangan. Bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, memberi kesaksian bahwa bungsu Presiden SBY itu menerima uang 200 ribu dolar AS. Penerimaan uang oleh Ibas tersebut tercatat dalam buku keuangan perusahaan.
Dengan pemeriksaan oleh KPK, kata Kasino, maka Ibas bisa mengklarifikasi kesaksian Yulianis. Apalagi, Yulianis menyebut uang 200 ribu dolar AS yang diterima Ibas dari Muhammad Nazaruddin diterima bukan terkait proyek Sport Center di bukit Hambalang, Bogor, padahal Yulianis menyampaikan keterangannya dalam persidangan kasus Hambalang.
"Kami menyerukan kepada SBY, kalau memang anaknya terlibat kasus korupsi, maka proses hukum tidak boleh diintervensi," imbuh aktivis 98 ini.
Di lain pihak Kasino menyayangkan KPK tidak menindaklanjuti keterangan Yulianis tersebut. KPK diharapkan berani untuk mengungkapkan kasus korupsi kolusi dan nepotisme yang melibatkan kekuasaan.
[dem]
