Berita

Hanung bramantyo/net

Hanung Bramantyo Beberkan Pertimbangan Bisnis di Balik Produksi Soekarno

SABTU, 21 DESEMBER 2013 | 11:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hanung Bramantyo tidak munafik. Soal untung rugi menjadi salah satu pertimbangan utama di balik produksi film Soekarno. Hal ini diakui Hanung ketika berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Online, kemarin siang (Jumat, 20/12).

Menjelaskan awal pembuatan film berdurasi dua jam itu, Hanung mencontohkan produksi film Sang Pencerah tentang KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada 2011 lalu.

Bila diasumsikan pengikut Muhammadiyah sebanyak 30 juta orang, maka sekitar 10 persen dari angka itu diperkirakan akan menonton film Sang Pencerah. Film yang ditayangkan di musim liburan 2011 lalu ditonton 1,2 juta penonton. Jumlah penonton lebih kecil dari yang ditargetkan karena ternyata tidak semua orang Muhammadiyah tinggal di kota besar yang punya gedung bioskop.


"Dengan Pak Ram (Ram Punjabi) kita tidak bisa datang hanya dengan konten. Maka saya datang dengan angka," katanya bersemangat.

Hal lain yang masuk dalam pertimbangan ekonomi pembuatan film di balik Soekarno berkaitan dengan durasi. Idealnya durasi film maksimal dua jam. Dengan durasi sepanjang itu, sebuah film dapat diputar 4 sampai 5 kali dalam satu layar per hari. Semakin tinggi frekuensi pemutaran film, semakin banyak jumlah penonton yang didapat.

"Kita di Indonesia hanya punya sekitar 600 layar. Dapat 120 layar saja sudah bagus," kata dia.

Untuk hal ini dia membandingkan dengan film Tjut Nyak Dhien yang disutradarai Ero Djarot dan dibintangi Christine Hakim. Film yang dirilis tahun 1998 itu bagus, tetapi durasinya yang sekitar 3 jam terlalu panjang sehingga tidak ekonomis. 

Selain itu film yang terlalu panjang juga bisa mermbuat penonton bosan. Dia mencontohkan film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduseri G Dwipayana dan disutradarai Arifin C Noer tahun 1984.

Karena film Soekarno harus memiliki durasi tidak lebih dari 2 jam, kata Hanung lagi, maka banyak hal antara periode Bung Karno ditangkap di Jogjakarta pada 1929 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak bisa dimasukkan, dan wajar kalau banyak penonton yang tidak puas. [dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya