Berita

Priyo Budi Santoso

Wawancara

WAWANCARA

Priyo Budi Santoso: Paling Cepat Januari 2014, Timwas Kirim Surat Panggilan Ke Boediono

JUMAT, 20 DESEMBER 2013 | 10:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Surat Wakil Presiden Boediono yang menyatakan  tidak bersedia hadir di DPR segera diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) Century.

“Saya akan bawa ke rapat pimpinan DPR mengenai isi surat tersebut.  Setelah itu langsung diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) kasus Century, supaya mereka bisa merapatkan, langkah apa yang akan diambil,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kewenangan untuk menindaklanjuti ada pada Timwas Century. Sementara pimpinan DPR hanya bisa memberikan himbauan.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Isi surat tersebut?
Saya tidak bisa mengungkapkannya sekarang. Sebab, surat ini bersifat pribadi. Yang pasti isinya ada delapan poin.

Apa alasannya tidak bisa hadir?

Salah satu alasannya adalah karena Pak Boediono telah mememberikan penjelasan mengenai Century kepada KPK. Beliau menilai penjelasan tersebut sudah cukup.

Sebab, penjelasan itu bagian dari proses hukum. Beliau ingin menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Apakah DPR tidak tersinggung dengan penolakan ini?
Sama sekali tidak. Dalam surat ini Pak Boediono jelas menyatakan, kalau dirinya menghormati DPR. Alasan-alasan yang tertulis secara argumentasi tertata baik, santun, dan bertutur. Hanya saja karena kasus ini sedang bergulir proses hukumnya, beliau mau menghormatinya.

Selain itu dia juga mengatakan sudah cukup memberikan keterangan sebanyak dua kali dalam Pansus. Ketika masih dalam pansus angket, beliau kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Menurut pandangannya, menjaga kekuasaan kehakiman itu sikap yang harus dihormati.

Bukankah itu cara untuk mangkir dari pemeriksaan?
Saya kira tidak. Buktinya surat ini menggunakan kop surat dengan nama Pak Boediono, bukan istana. Jadi surat ini betul-betul pribadi dari Pak Boediono.

Penjelasan yang diberikan pun cukup jelas, dan komprehensif.

Kalau begitu tidak akan ada pemanggilan berikutnya?

Belum tahu, itu semua tergantung hasil pembahasan Timwas. Kalau Fraksi-Fraksi di rapat Timwas Century sepakat untuk melakukan pemanggilan lagi, mungkin DPR akan melayangkan surat lagi. Kalau tidak, ya selesai sampai di sini. Ini semua terserah Timwas mau diapain surat tersebut.

Kalau seandainya Timwas memutuskan melakukan pemanggilan, kapan kira-kira dapat terealisasi?
Saya belum tahu, situasinya sulit untuk diprediksi. Yang pasti tidak mungkin dilakukan saat ini. Karena sebentar lagi DPR reses. Paling cepat itu Januari 2014 Timwas baru bisa mengirim surat panggilan lagi untuk Pak Boediono. Itu kalau diputuskan memanggil.

Apa saran Anda untuk Timwas?
Kalau nanti Timwas memanggil, dan Pak Boediono bisa hadir, tolong dihormati  jabatan beliau sebagai Wapres. Kita akan cari jalan keluar paling baik. Tidak perlu mempermalukan pihak mana pun. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya