Berita

Priyo Budi Santoso

Wawancara

WAWANCARA

Priyo Budi Santoso: Paling Cepat Januari 2014, Timwas Kirim Surat Panggilan Ke Boediono

JUMAT, 20 DESEMBER 2013 | 10:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Surat Wakil Presiden Boediono yang menyatakan  tidak bersedia hadir di DPR segera diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) Century.

“Saya akan bawa ke rapat pimpinan DPR mengenai isi surat tersebut.  Setelah itu langsung diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) kasus Century, supaya mereka bisa merapatkan, langkah apa yang akan diambil,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kewenangan untuk menindaklanjuti ada pada Timwas Century. Sementara pimpinan DPR hanya bisa memberikan himbauan.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Isi surat tersebut?
Saya tidak bisa mengungkapkannya sekarang. Sebab, surat ini bersifat pribadi. Yang pasti isinya ada delapan poin.

Apa alasannya tidak bisa hadir?

Salah satu alasannya adalah karena Pak Boediono telah mememberikan penjelasan mengenai Century kepada KPK. Beliau menilai penjelasan tersebut sudah cukup.

Sebab, penjelasan itu bagian dari proses hukum. Beliau ingin menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Apakah DPR tidak tersinggung dengan penolakan ini?
Sama sekali tidak. Dalam surat ini Pak Boediono jelas menyatakan, kalau dirinya menghormati DPR. Alasan-alasan yang tertulis secara argumentasi tertata baik, santun, dan bertutur. Hanya saja karena kasus ini sedang bergulir proses hukumnya, beliau mau menghormatinya.

Selain itu dia juga mengatakan sudah cukup memberikan keterangan sebanyak dua kali dalam Pansus. Ketika masih dalam pansus angket, beliau kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Menurut pandangannya, menjaga kekuasaan kehakiman itu sikap yang harus dihormati.

Bukankah itu cara untuk mangkir dari pemeriksaan?
Saya kira tidak. Buktinya surat ini menggunakan kop surat dengan nama Pak Boediono, bukan istana. Jadi surat ini betul-betul pribadi dari Pak Boediono.

Penjelasan yang diberikan pun cukup jelas, dan komprehensif.

Kalau begitu tidak akan ada pemanggilan berikutnya?

Belum tahu, itu semua tergantung hasil pembahasan Timwas. Kalau Fraksi-Fraksi di rapat Timwas Century sepakat untuk melakukan pemanggilan lagi, mungkin DPR akan melayangkan surat lagi. Kalau tidak, ya selesai sampai di sini. Ini semua terserah Timwas mau diapain surat tersebut.

Kalau seandainya Timwas memutuskan melakukan pemanggilan, kapan kira-kira dapat terealisasi?
Saya belum tahu, situasinya sulit untuk diprediksi. Yang pasti tidak mungkin dilakukan saat ini. Karena sebentar lagi DPR reses. Paling cepat itu Januari 2014 Timwas baru bisa mengirim surat panggilan lagi untuk Pak Boediono. Itu kalau diputuskan memanggil.

Apa saran Anda untuk Timwas?
Kalau nanti Timwas memanggil, dan Pak Boediono bisa hadir, tolong dihormati  jabatan beliau sebagai Wapres. Kita akan cari jalan keluar paling baik. Tidak perlu mempermalukan pihak mana pun. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya