Berita

foto: net

Politik

Tak Ada Tempat Bagi Politik Rasis Partai Demokrat!

SENIN, 09 DESEMBER 2013 | 12:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perbedaan pendapat dijamin dalam negara demokrasi. Tapi tak satu pun negara demokrasi di muka bumi bisa menerima garis politik "perbedaan warna kulit" seperti disampaikan Partai Demokrat lewat juru bicaranya, Ruhut Sitompul saat berdialog dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens di salah satu TV swasta, Kamis (5/12) lalu.
 
Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi kepada wartawan di Jakarta siang (9/12) ini, perrnyataan jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul tersebut merupakan racial abuse, penistaan terhadap ras kulit hitam.
 
"Mumpung belum meluas menjadi paham yang berbahaya, kita harus bersatu dan bergerak menolak dan melawan siapa saja yang hendak mengembangkan politik rasis. Tidak ada tempat bagi rasisme dan perilaku intoleran di negara-negara beradab, apalagi di bumi Pancasila yang kita cintai ini," katanya.
 

 
Untuk membendung dan menetralisir politik rasis ala Partai Demokrat, jubir era presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini bersama Boni Hargens, Neta S Pane, Bambang Soesatyo dan tokoh gerakan sipil (civil society) lainnya pada hari Minggu (8/12) kemarin mendeklarasikan Gerakan Anti-Diskriminasi (Granad) di Jakarta.
 
"Kita memang masih bermasalah dengan kelompok-kelompok intoleran yang secara laten muncul di berbagai daerah. Tapi itu belum menjadi ancaman serius. Namun menjadi sangat berbahaya ketika hal itu disuarakan secara resmi oleh (jubir) partai politik (Demokrat) yang juga anggota DPR seperti Ruhut Sitompul. Untuk meredamnya, harus ada gerakan yang nyata dan masif dari masyarakat di seluruh Indonesia," tegasnya.
 
Adhie menambahkan, di AS dan Eropa hal yang sama juga terus dilakukan. Bahkan ketika racial abuse juga muncul di dunia sepakbola, Presiden FIFA Sepp Blatter mengancam akan mengeluarkan tim yang ada pemain rasisnya dari kompetisi.
 
Makanya, Granad siang ini akan minta Badan Kehormatan DPR mencari cara untuk mengeluarkan anggota DPR yang melancarkan racial abuse atau KPU mengeluarkan parpol yang demikian itu sebagai peserta pemilu.
 
"Hanya dengan keputusan semacam itu kita bisa melawan rasisme dan diskriminasi. Jika kita tidak melakukan itu, persoalan ini akan terus terjadi dan terjadi lagi. Kita harus menghentikannya. Kita butuh keberanian untuk melakukannya," pungkas Adhie mengutip pernyataan Sepp Blatter.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya