Berita

Pertahanan

Menteri Kelautan Akui Jumlah Polisi Khusus Masih Terlalu Sedikit

JUMAT, 06 DESEMBER 2013 | 12:16 WIB | LAPORAN:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gigih membentuk polisi khusus (polsus) yang tugasnya untuk mewujudkan amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya bidang pengawasan.

Polsus KKP ini akan mengawasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K) dengan kewenangan kepolisian khusus. Demikian disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, saat peluncuran polsus PWP3K di ballroom kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (6/12).

"Kewenangannya mengadakan patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menerima pengaduan masyarakat terkait kegiatan merusak dan pencurian sumber daya ikan," ujar Sharif.


Sharif menjelaskan, KKP melalui Ditjen pengawasan sumber daya kelautan perikanan (PSDKP) telah melakukan kerjasama dengan Baharkam Mabes Polri untuk melatih polisi khusus. Sejauh ini, kata Cicip, personil Polsus PWP3K berjumlah 167 orang. Mereka dilatih untuk menangkal, menangkap, menyelidiki serta membuat laporan kejadian atas setiap tindakan yang ditangani.

"Kami memang akui jumlah polsus masih sangat sedikit dibandingkan kebutuhan pengawasan bagi wilayah pesisir dan pulau keci, untuk itu kami akan terus laksanakan di tahun-tahun mendatang," tegas Sharif.

Kelulusan polsus PWP3K ini merupakan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah polisi negara (SPN) Cisarua, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Pembentukan Kepolisian Khusus Binmas Baharkam Polrti serta Kartu Tanda Anggota Kepolsian Khusus Binmas Baharkan Polri.

"Kami akui jika pencurian di laut kita terutama daerah pesisir dan pulau kecil masih tinggi, padahal potensi ikan laut kita sangat besar. Sementara polisi yang selama ini ada masih sedikit. Jadi polsus yang dibentuk saya harapkan benar-benar laksanakan tugas dengan baik karena punya kewenangan penyidikan seperti Polri," kata Sharif

Untuk mengantisipasi kegiatan manusia merusak sumber daya dan lingkungan seperti destruct fishing, penambangan pasir laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pulau kecil ilegal, polsus juga akan bekerjsama dengan negara tetangaa seperti Vietnam, Autralia, Thailand, Malasyia dan Filipina. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya